Kunjungi Lansia Tinggal Sebatang Kara, DPRD Lobar Sentil Rendahnya Empati Pelayanan Publik
Lombok Barat (NTBSatu) – Di tengah geliat pembangunan daerah dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 Kabupaten Lombok Barat (Lobar), kisah pilu seorang lanjut usia (lansia) sebatang kara justru membuka sisi gelap pelayanan publik di daerah ini.
Seorang perempuan lansia bernama Inaq (Ibu) Reme, hidup dalam keterbatasan ekstrem tanpa sentuhan bantuan pemerintah. Kondisi ini memantik kritik keras dari Komisi IV DPRD Lombok Barat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah secara tegas menilai, persoalan tersebut mencerminkan rendahnya motivasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Kalau motivasi pelayanan publik itu tinggi, maka empati juga tinggi. Tidak mungkin ada masyarakat seperti Inaq Reme yang luput dari perhatian,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Ia menyoroti pola kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih pasif, hanya menunggu masyarakat datang ke kantor tanpa upaya jemput bola ke lapangan. Padahal, menurutnya, banyak bidang dalam OPD yang memiliki tugas langsung menyentuh masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar turun? Sampai tidak mereka melihat kondisi masyarakat? Ini yang saya katakan, motivasi pelayanan publik kita masih rendah,” tegas legislator dari Fraksi Perindo tersebut.
Kondisi Inaq Reme sendiri disebut sangat memprihatinkan. Di usia lebih dari 80 tahun, ia hidup seorang diri tanpa keluarga dalam rumah yang jauh dari kata layak. Dinding bedek (bambu), lantai tanah, tanpa ventilasi, bahkan disebut lebih buruk dari kandang ternak.
“Secara fisik mungkin sehat, tetapi secara psikologis dan materi sangat tidak sehat. Ini realitas yang menyayat hati,” ungkapnya.
Tak Pernah Terima Bantuan Sosial
Lebih ironis lagi, Inaq Reme tidak pernah menerima bantuan sosial, lantaran tidak tercatat dalam sistem data nasional. Ia bahkan sempat dianggap telah meninggal dunia dalam data administrasi, yang membuatnya sepenuhnya terputus dari akses bantuan negara.
Syamsuriansyah menilai, persoalan ini tidak semata kesalahan administrasi tetapi juga kegagalan pendekatan humanis dalam pemerintahan. Ia mengkritik keras pola kerja yang terlalu administratif dan reaktif.
“Jangan tunggu viral baru bergerak. Ini manusia, bukan sekadar data. Harus ada pendekatan humanis, turun langsung melihat kondisi nyata,” katanya.
Sebagai langkah darurat, pihaknya meminta pemerintah desa untuk segera memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sembari menunggu proses administrasi di Dinas Sosial. Ia juga mendesak OPD terkait untuk segera turun tangan tanpa menunda.
“Jangan berpangku tangan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada Inaq Reme lain yang bernasib sama,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat mampu, untuk lebih peduli terhadap sesama. Menurutnya, empati adalah kunci utama dalam pelayanan publik yang sesungguhnya.
“Tidak perlu menunggu kaya untuk membantu. Yang penting ada rasa peduli dan empati. Itu yang hari ini kita butuhkan,” tutupnya. (Zani)
