Penggunaan BTT untuk Masaro Disorot Dewan, DLH Lobar: Penanganan Sampah Itu Darurat
Lombok Barat (NTBSatu) – Polemik penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengadaan mesin pengolah sampah Masaro di Lombok Barat (Lobar), juga menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rabu, 1 April 2026.
Namun, DLH Lobar menegaskan, pengambilan kebijakan tersebut dalam kondisi darurat, seiring persoalan sampah yang semakin mendesak.
Kepala DLH Lobar, Busyairi menegaskan, kondisi darurat sampah menjadi dasar kuat penggunaan BTT dalam pengadaan tersebut. Menurutnya, situasi ini bahkan telah pemerintah perkuat dengan adanya penetapan status darurat .
“Karena darurat sampah, kondisi ini memang bisa dibiayai oleh BTT. Ada SK gubernur dan juga SK bupati terkait kondisi darurat tersebut,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026.
Ia menjelaskan, mesin Masaro tidak sekadar insinerator biasa, melainkan memiliki teknologi pengolahan lanjutan yang mampu menghasilkan produk turunan seperti pupuk kompos dan pupuk organik cair. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengadaan, meski di lapangan masih terdapat sejumlah kendala teknis.
Busyairi mengakui, operasional mesin belum berjalan maksimal. Sejumlah gangguan teknis, seperti kerusakan pada bagian blower, sempat terjadi dan berdampak pada kinerja alat. Namun, pihaknya terus melakukan evaluasi dan komunikasi intensif dengan penyedia.
“Kami komplain ke penyedia setiap ada kerusakan, baik melalui WA (WhatsApp) maupun surat resmi. Karena bagaimanapun, dengan anggaran besar ini kami juga menjadi korban kalau tidak maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini mesin masih dalam masa garansi hingga Desember, sehingga seluruh perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia. DLH juga mendorong adanya transfer pengetahuan, agar teknisi lokal dapat menangani kerusakan secara mandiri ke depan.
Dugaan Kejanggalan Pengadaan
Sementara itu, DPRD Lobar melalui Komisi III menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Ketua Komisi III, Fauzi menyebut, pihaknya masih mendalami sumber anggaran, metode pengadaan, hingga efektivitas mesin yang dewan nilai belum optimal.
“Ini barang mahal, tetapi sejauh ini belum terlihat output yang maksimal. Bahkan kerusakan terjadi berulang dalam waktu singkat,” katanya usai RDP, Rabu, 1 April 2026.
Sorotan serupa Sekretaris Komisi III, Robihatul Khairiyah juga sampaikan. Ia menilai, keberhasilan teknologi seperti Masaro sangat bergantung pada ekosistem pendukung, terutama kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
“Secanggih apa pun teknologinya, kalau sampah tidak dipilah dari rumah tangga, maka mesin tidak akan bekerja optimal,” ujarnya.
Meski menuai kritik, DLH tetap optimistis , sistem pengolahan sampah ini akan memberikan manfaat jangka panjang, terutama jika mendapat dukungan perubahan perilaku masyarakat dan perbaikan teknis yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah pun diharapkan mampu memastikan program ini berjalan efektif, mengingat persoalan sampah telah menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. (Zani)
