DPRD Lobar Panggil DLH Buntut Mesin Masaro Kembali Bermasalah, Dugaan Kejanggalan Menguat
Lombok Barat (NTBSatu) – Polemik mesin pengolah sampah Masaro di Lombok Barat (Lobar) kembali mencuat. Setelah sebelumnya diklaim sebagai solusi modern pengelolaan sampah, kini alat bernilai miliaran rupiah itu justru menuai sorotan tajam dari DPRD hingga aktivis lingkungan.
Komisi III DPRD Lobar bahkan langsung memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang muncul. Komisi III turut menghadirkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB, salah satu LSM yang fokus memantau Masaro ini. Selain itu, ada pula badan dan perangkat daerah lainnya yang turut hadid.
Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi menyebut, banyak kejanggalan terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak. Ia menilai, mesin tersebut belum menunjukkan kinerja optimal sejak awal pengoperasian.
“Ini barang mubazir kalau kondisinya seperti ini. Baru beroperasi, tetapi kerusakan terus terjadi,” tegasnya setelah RDP, Rabu, 1 April 2026.
Fauzi mengungkapkan, DPRD menemukan sejumlah hal janggal, mulai dari sumber anggaran hingga metode pengadaan. Ia mengaku baru mengetahui, pengadaan mesin Masaro berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025.
Selain itu, ia menilai, proses pengadaan melalui e-katalog dengan sistem custom juga perlu penelusuran lebih dalam. “Apakah ini program yang dipaksakan atau daerah kita yang justru dirugikan, ini yang sedang kami dalami,” ujarnya.
Kritik dari LSM
Sorotan serupa datang dari Ketua LSM Kasta NTB, Zulfan Hadi. Ia mengaku, menemukan kondisi mesin yang kerap rusak saat melakukan pengecekan lapangan. Bahkan, menurutnya, mesin yang mampu mengolah hingga 20 ton sampah per hari itu tidak beroperasi maksimal.
“Setiap kali dicek, selalu ada kerusakan. Kadang blower rusak, kadang mesin berhenti. Ini mesin baru, tetapi masalahnya terus muncul,” ungkapnya ketika RDP.
Ia juga mempertanyakan, klaim teknologi canggih yang mampu mengolah sampah tanpa dampak berbahaya. Di lapangan, ia justru menemukan indikasi asap dan penumpukan sampah yang tidak terkelola optimal.
Tanggapan DLH
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Lobar, Busyairi mengakui, operasional mesin Masaro belum maksimal. Namun ia menegaskan, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan bersama penyedia.
“Kami juga komplain ke penyedia setiap ada kerusakan. Ini masih masa garansi sampai Desember, jadi kami minta semua kendala diselesaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, beberapa kerusakan bersifat teknis, seperti masalah pada blower yang harus segera penyedia perbaiki demi menghindari dampak lingkungan.
DLH juga mendorong adanya transfer pengetahuan dari teknisi penyedia kepada teknisi lokal, agar penanganan ke depan lebih cepat. Meski demikian, polemik ini belum mereda.
DPRD memastikan akan terus menelusuri persoalan ini, termasuk mendorong audit menyeluruh. Mereka ingin memastikan anggaran besar yang telah pemerintah daerah gelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban baru dalam pengelolaan sampah di Lombok Barat. (Zani)
