Respons Unjuk Rasa, Pemkot Mataram Janji “Sikat” Kafe Ilegal hingga Sabung Ayam
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, merespons aksi unjuk rasa Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB dan LSM NTB Corruption Watch (NCW) di depan Kantor Wali Kota Mataram, Rabu, 15 April 2026.
Massa menuntut ketegasan pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), terhadap berbagai aktivitas ilegal yang dinilai mencederai visi Mataram “HARUM”.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fathurrahman menyampaikan kritik pedas terkait mandulnya penegakan aturan di ibu kota.
Ia mengungkapkan, keberadaan sedikitnya 15 titik kafe ilegal dan 8 titik arena judi sabung ayam di Mataram. Fathurrahman menilai, realitas di lapangan sangat bertolak belakang dengan slogan pemerintah.
“Kondisi penegakan hukum di Mataram saat ini berada pada titik memprihatinkan. Bagaimana mungkin kota ini disebut ‘Harum’ jika aktivitas ilegal yang mencederai ketertiban umum dibiarkan masif terjadi? Ini adalah krisis implementasi Perda,” tegas Fathurrahman di sela-sela aksi.
Ia juga mendesak, agar pemerintah melakukan tindakan nyata tanpa tebang pilih. “Kami mendesak penutupan permanen seluruh kafe ilegal dan kos-kosan tanpa izin. Jangan ada tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh pelanggar hukum,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang menemui massa menyatakan, akan segera memverifikasi data mengenai 15 titik kafe ilegal dan sejumlah arena judi yang massa aksi paparkan.
“Nanti saya minta data dan informasi yang lebih detail. Mana saja kafe yang tidak memiliki izin, mana yang melanggar, dan tidak taat azas. Semua yang berada di luar etika dan aturan akan kami pelajari secara seksama,” ujar Martawang.
Mengenai sanksi, Martawang menjelaskan, Pemkot Mataram akan menempuh prosedur regulasi mulai dari surat teguran. Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak akan berkompromi dan siap melakukan penutupan paksa jika teguran tersebut mereka abaikan.
“Terhadap kesalahan yang sudah diberikan teguran namun tidak dilakukan penyempurnaan, maka akan kami berikan ultimatum tegas,” tegas Martawang. (*)
