Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), memprioritaskan penguatan Dinas Kebudayaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Penguatan ini mencakup percepatan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarana (sarpras).
Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan mengatakan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dinas tersebut. Dinas Kebudayaan disebut menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan OPD di lingkungan Pemprov NTB.
Ia menjelaskan, Gubernur Iqbal telah mengarahkan agar Pemprov NTB segera menyiapkan langkah pemenuhan fasilitas kerja, termasuk rencana renovasi gedung kantor.
“Sudah ada rekomendasi dari Pak Gubernur untuk menjadi prioritas. Kebutuhan Dinas Kebudayaan segera direalisasikan, termasuk renovasi gedung,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 27 April 2026.
Menurut Ihwan, dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Meskipun, Dinas Kebudayaan masih berstatus OPD baru dengan berbagai keterbatasan.
Ia mengungkapkan, sejumlah tantangan yang masih pihaknya hadapi. Mulai dari keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, hingga penyesuaian kebijakan dan tata kelola organisasi.
“Pertama SDM, kedua anggaran, ketiga sarana prasarana, lalu kebijakan dan tata kelola. Semua masih kami tata karena memang dimulai dari nol,” jelasnya.
Meski demikian, Ihwan menegaskan, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghambat kinerja. Pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program-program kebudayaan di daerah.
“Fokus kami adalah membangun SDM yang tangguh dan menyatukan visi seluruh pegawai untuk mendukung NTB Makmur Mendunia,” katanya.
Jadikan Kantor sebagai Ruang Publik Terbuka
Selain itu, Dinas Kebudayaan NTB juga menyiapkan penambahan pegawai untuk mengisi kekurangan di berbagai bidang guna memperkuat struktur organisasi secara bertahap.
Di sisi lain, Ihwan menargetkan pengembangan kantor Dinas Kebudayaan sebagai ruang publik yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
“Kami akan membuka kantor ini lebih luas untuk publik, agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam kegiatan budaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan yang ada saat ini justru menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan dinas.
“Dalam kondisi seperti ini, kami tetap bekerja secara kreatif dan produktif untuk memperkuat fondasi kelembagaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan dukungan Pemprov NTB, Dinas Kebudayaan menargetkan percepatan pengembangan organisasi guna mendukung pemajuan kebudayaan daerah sesuai visi pembangunan NTB. (*)
