Mataram (NTBSatu) – Volume sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar 2.500 ton per hari. Angka ini mencakup seluruh wilayah NTB, dengan Pulau Lombok menyumbang sekitar 1.700 ton, sementara sisanya berasal dari Pulau Sumbawa.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi NTB, Radyus Ramli H, S.T., M.Eng., menjelaskan angka tersebut merupakan potensi timbulan sampah harian dari berbagai sumber.
“Kalau di NTB potensinya sekitar 2.500 ton per hari. Di Lombok itu sekitar 1.700-an ton, sisanya di Sumbawa,” ungkapnya kepada NTBSatu, Sabtu, 25 April 2026.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK NTB ini, juga menyoroti tambahan volume sampah dari program MBG (Makan Bergizi Gratis). Meski belum ada kajian menyeluruh, data sementara dari lima unit MBG yang bekerja sama dengan Pemprov NTB menunjukkan produksi sampah sekitar 80 kilogram per hari per unit.
“Kalau misalnya ada 700 unit, dikalikan saja 700 kali 80 kilogram, itu sudah cukup besar,” katanya.
Namun, ia menegaskan angka tersebut masih bersifat kasar dan belum representatif karena hanya berdasarkan sebagian kecil data.
Terkait wilayah dengan produksi sampah terbesar, Radyus menyebut Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi dengan produksi sekitar 500 ton sampah per hari, disusul Lombok Tengah.
“Lombok Timur itu sekitar 500-an ton per hari karena jumlah penduduknya besar,” jelasnya.
Pemprov NTB menyiapkan strategi pengelolaan sampah, khususnya di Pulau Lombok, melalui rencana jangka panjang. Sementara itu, di Pulau Sumbawa, tantangan utama berasal dari pola permukiman yang tersebar sehingga menyulitkan pengumpulan sampah dalam jumlah besar di satu titik.
“Di Sumbawa, kita harus memperkuat pengelolaan di hulu dan tengah karena tidak mudah mengumpulkan sampai 1.000 ton per hari,” ujarnya.
Sampahku Tanggung Jawabku
Radyus juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama.
“Prinsipnya ‘sampahku tanggung jawabku’. Kita harus sama-sama bertanggung jawab karena masyarakat di sekitar TPA juga terdampak,” katanya.
Ia menambahkan, pengurangan sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat mengurangi bau tidak sedap sekaligus beban pengelolaan. Penanganan di tingkat hulu dan tengah menjadi kunci solusi.
Meski Lombok Timur memiliki volume sampah tertinggi, Radyus menyebut beberapa wilayah di NTB, seperti Kota Mataram dan Lombok Barat, masih berstatus darurat sampah.
Ia menambahkan Pemerintah daerah harus berupaya keluar dari kondisi tersebut dengan mengoptimalkan kapasitas TPA dan mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
“Langkah awalnya, kita optimalkan TPA dan pada saat yang sama pengelolaan di hulu juga harus bergerak,” katanya. (*)
