Pemerintahan

Kemarau Panjang, Dinsos P3A NTB Sediakan Rp100 Juta untuk Kebutuhan Air Bersih

Mataram (NTBSatu) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim kemarau di NTB 2026 datang lebih cepat, yaitu April.

Musim kemarau identik dengan kekurangan air bersih. Di NTB, fenomena ini sudah menjadi siklus yang berulang tiap tahunnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri menyampaikan, pihaknya sudah melakukan mitigasi. Apalagi prediksinya tahun ini, musim kemarau lebih awal dan panjang.

Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, Dinsos P3A NTB mendapat alokasi anggaran sekitar Rp100 juta untuk pengadaan air. Anggaran tersebut bersumber dari APBD.

“Kalau di alokasi anggaran enggak pernah banyak. Tahun ini sekitar Rp100 juta sekian,” ujar Masyhuri, Jumat, 24 April 2026.

Untuk kebutuhan air bersih, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan membeli di PDAM. Berkaca pada tahun sebelumnya, harga air bersih per liternya sebesar Rp5.000. “Model pengadaannya melakukan pembelian, ngambil air kualitas PDAM,” katanya.

Air-air tersebut akan disuplai kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Hitungannya berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah terdampak.

Pasalnya, setiap tahunnya kebutuhannya tidak selalu sama. “Kalau musim kemaraunya panjang, hampir seluruh daerah rata-rata terdampak,” katanya.

Melihat kondisi sekarang, Masyhuri berharap, ketika tiba puncak kemarau nanti, NTB tidak terlalu banyak kekurangan air bersih. Pasalnya, saat ini sudah ada beberapa bendungan baru yang beroperasi.

Misalnya di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sementara di Lombok ada Bendungan Meninting. “Memang belum ada irigasinya, tetapi paling enggak kita punya cadangan air yang cukup,” katanya.

Namun untuk antisipasi, Dinas Sosial P3A NTB sendiri tetap menyiapkan pasokan air kepada warga terdampak kekeringan. Demikian juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

“Armada aman, kita punya masuk dua mobil tangki siap. Begitu juga Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, sama-sama punya mobil tangki,” ujarnya. (*)

Muhammad Yamin

Jurnalis NTBSatu

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button