Tanggapan Pengamat
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Alfisahrin mengatakan, secara akademis banyaknya jabatan eselon II yang masih kosong di Pemprov NTB, menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola birokrasi pasca-transisi kekuasaan usai pilkada NTB.
Apalagi setelah berlakunya SOTK baru yang secara hukum sudah berjalan. Saat bersamaan, APBD 2026 resmi disusun sesuai kebutuhan struktur organisasi yang baru.
“Hemat saya ini bisa berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan strategis di Pemprov NTB,” kata Dr. Alfin kepada NTBSatu.
Menurutnya, jika jabatan strategis eselon II terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas atau Plt., sementara kewenangan mereka terbatas, bisa menyebabkan akuntabilitas kinerja birokrasi melemah, dan efektivitas pelayanan publik pun rentan berisiko menurun tidak sesuai ekspektasi publik.
“Saya yakin Pak Gubernur sudah khatam jika Plt tidak memiliki ruang kebijakan yang cukup luas, terutama dalam melakukan inovasi, pengambilan keputusan jangka menengah, serta konsolidasi internal organisasi. Jadi pak Gubernur harus segera atensi dan tidak dibiarkan jabatan eselon II diisi lama oleh Plt.,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemprov NTB perlu mempercepat proses administratif pengisian jabatan eselon II secara definitif, transparan, dengan menerapkan meritokrasi dan bebas dari tarik menarik kepentingan politik pragmatis.
Jika tidak, akademisi Universitas 45 Mataram ini khawatir, SOTK baru hanya akan menjadi dokumen administratif. Sementara roda birokrasi berjalan tidak optimal.Apalagi Pemprov NTB kini dihadapkan dengan tantangan sempitnya ruang fiskal dan derasnya tuntutan percepatan pembangunan daerah.
“Stabilitas dan kepastian kepemimpinan di birokrasi menjadi kunci akselerasi,” jelasnya.
Keterlambatan pengisian jabatan eselon II definitif harus segera disikapi Pemprov NTB agar APBD 2026 tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat NTB.
“Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pengelola administrasi pemerintahan tidak boleh lamban mengambil kebijakan strategis di tengah tingginya ekspektasi publik di NTB terhadap perwujudan NTB makmur mendunia,” tutupnya. (*)
