Mutasi Besar-Besaran Ala Iqbal, Puluhan Pejabat Pemprov NTB Digeser

Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menggelar mutasi pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Pendopo Kantor Gubernur, Jumat, 9 Januari 2026.

Mutasi kali ini menggeser 21 pejabat eselon II dan beberapa pejabat eselon III. Dari jumlah tersebut, sebanyak lima pejabat eselon II turun jabatan atau demosi.

Daftar Mutasi Pejabat Pemprov NTB

1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB;
2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB;
3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB;
4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB;
5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB;
6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB;
7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB;
8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB;
9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB;
10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA;
12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB;
13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB;
14. Aidy Furqan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB;
15. Muhammad Riadi sebagai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB;
16. Jamaluddin Malady sebagai Kepala Biro Pemerintahan;
17. Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB;
18. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB;
19. Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA;
20. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
22. Ilham Ardiansyah sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi;
23. Lalu Luthfi sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB;
24. Lalu Efendi Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
25. M. Zuhudy Kadran sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB;
26. Sobri sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB;
27. Mulyadi sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi NTB;
28. Yus Harudian Putra sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
29. Athar sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Aset pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTB;
30. Wahyu Hidayat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Gubernur Iqbal mengatakan, pelantikan hari ini berjalan lancar. Mutasi ini untuk mengisi sejumlah jabatan kosong. Termasuk, mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

“Sejumlah eselon II yang terdampak oleh perampingan itu sudah dilantik juga. Dan juga sejumlah eselon III mendesak sudah kita lantik. Sehingga, semua OPD bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

IKLAN

Sementara itu, Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, mutasi kali ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan adanya persetujuan teknis dari BKN.

“Ini yang kita tunggu dan memang agak lama. Sampai terjadi ini (mutasi),” ujar AKA, sapaan Kepala Diskominfotik NTB.

Alasan 5 Pejabat Demosi

Ia juga menjawab alasan gubernur melakukan demosi terhadap beberapa pejabat eselon II tersebut. Katanya, keputusan ini sudah melalui evaluasi kinerja selama 10 bulan.

“10 bulan dilakukan evaluasi kinerja terhadap masing-masing personal eselon II dan III. Dan kemudian dilakukan pendalaman,” jelasnya.

Alasan mendasar mereka terkena demosi, karena kinerjanya selama menjabat dalam posisi sebelumnya kurang memuaskan. Terutama, dalam mengeksekusi program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ada yang paling mendasar kemudian dilakukan demosi adalah ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Ketika kinerjanya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat maka kemudian ini menjadi yang paling utama,” jelas AKA.

Ia mencontohkan, terdapat program yang mereka eksekusi seharusnya masyarakat terima pada Juni hingga Juli 2025. Namun pada kenyataannya, sampai September tidak tereksekusi.

“Yang rugi kan masyarakat. Karana atas nama masyarakat bahwa pelayanan terhadap masyarakat dari pemerintah provinsi menjadi hal yang utama dari Pak Gubernur. Itu yang dimaksud dengan komitmen terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” ungkapnya.

Selain itu, alasan lain sejumlah pejabat ini terkena demosi, berangkat dari hasil evaluasi langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui skema job fit.

Jabatan Lowong Eselon II

Meski demikian, sejumlah pejabat yang terkena demosi ini, kata AKA, masih memiliki kesempatan untuk naik jabatan lagi ke eselon II melalui seleksi terbuka. Namun, hal itu bergantung pada hasil evaluasi selama satu tahun menjabat.

“Nanti setiap tiga bulan sekali akan melakukan evaluasi kinerja. Masih akan diberikan kesempatan satu tahun nanti setelah berjalan, kalau memang bisa membuktikan kinerjanya dengan baik, maka dia akan ada peluang untuk mengikuti seleksi eselon II pada jabatan berikutnya,” katanya.

Sebagai informasi, setelah mutasi ini masih ada beberapa jabatan yang masih lowong. Saat ini diisi oleh Pelaksana tugas (Plt). Di antaranya: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Kebudayaan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Yang kosong ini segera akan dilakukan Pansel dan ini sudah disiapkan mungkin dalam waktu dekat. Minggu ini sudah akan dibuka pengumuman Pansel oleh BKD,” tutup AKA. (*)