“Saya cuma melakukan pendataan guru penggerak. Karena saya bertugas sebagai fasilitator guru penggerak. Itu saja,” kelitnya.
NTBSatu memperoleh gambar pertemuan antara H dan B dengan sejumlah kepala sekolah.
S membenarkan adanya pertemuan sejumlah orang di rumah H pada awal tahun 2024. Namun pertemuan itu tidak membahas terkait mutasi dan jual beli jabatan. Juga tidak berhubungan jabatan dan pencalonan B. Hanya membahas tentang bagaimana kinerja sejumlah guru penggerak di Bima.
“Jadi pengumpulan uang Rp17 juta sampai Rp30 juta saya rasa tidak ada pembahasan seperti itu,” tepisnya.
Terpisah, H mengaku, benar pertemuan itu dilaksanakan di rumahnya. Akan tetapi, dia tak mengetahui terkait transaksi jual beli jabatan kepala sekolah tersebut. Setahu dia, pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi, berhubung dalam suasana tahun baru.
“Mungkin ada pembicaraan pak B (Caleg) sendiri dengan yang bersangkutan,” paparnya kepada NTBSatu sore ini.
H masih memiliki ikatan keluarga dengan S juga menyebut tahu bahwa dirinya menjadi salah satu nama yang diisukan akan dimutasi.
“Saya juga kan diisukan sudah pindah kesini sebelum pertemuan itu. Tapi saya sendiri belum tahu pasti soal mutasi itu. Namanya kita ini diatur,” ucapnya.
Senada dengan itu, B yang dikonfirmasi juga membantah keterlibatan dirinya mencatut Pj Gubernur. Diakui B, dirinya merupakan Caleg DPRD NTB Partai Perindo. Namun dia tak pernah menggalang dana dan suara dari kepala sekolah. “Jadi itu murni hanya pendataan bersama pengawas (S),” ujarnya.
Baca Juga: Kejati NTB Dorong Restorative Justice Kasus Pembakaran Pipa SPAM Lotim
Dia menyebut, S yang merupakan pamannya adalah pengawas dan guru senior dalam hal guru penggerak. Wajar jika S melakukan deteksi dan mendata para guru penggerak di seluruh wilayah di Bima.
Menurut dia, isu transaksi jual beli jabatan ini justru bentuk sakit hati para kepala sekolah yang terancam mutasi. Karena itu dia meminta Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Bima agar berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk mengaudit setiap sekolah.
“Karena persoalan di sekolah itu banyak sekali. Jadi para sekolah itu penuh masalah. Kita mau memberikan rekomendasi ke PJ Gubernur atau ke Dinas untuk menurunkan Inspektorat. Sehingga kalaupun misalnya ada mutasi, tidak meninggalkan persoalan,” tegas B.
“Ini kan kepala sekolah banyak hutangnya di Dana Bos sudah kita telusuri semua, makanya Inspektorat perlu diturunkan,” sambungnya.
Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi belum merespons konfirmasi NTBSatu hingga malam ini. Tanggapan datang dari Karo Adpim Setda Provinsi NTB, Khairul Akbar. “Nanti kita cek,” jawabnya singkat.
Apakah berpeluang diproses hukum? Terkait ini, pihak Polres Bima enggan memberi komentar. Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka mengaku belum berani memberi tanggapan.
“Kalau soal ini, saya jangan dulu berkomentar. Maaf,” katanya singkat. (KHN)
Baca Juga: Bocor Alus Tempo: Publik Pertanyakan Netralitas Kejaksaan
