Liputan Khusus
-
LIPSUS – Bola Panas Kasus Dugaan Dana “Siluman” DPRD NTB
Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan M. Nashib Ikroman angkat bicara usai sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, 2 April 2026.…
Read More » -
LIPSUS – Diskursus Kemiskinan NTB
Narasi mengenai Nusa Tenggara Barat (NTB) yang keluar dari daftar 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kembali mencuat dalam diskursus…
Read More » -
LIPSUS – Dampak SOTK: Jabatan Ngambang, TPP Hangus
Terhitung sejak mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026, penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB, masih menyisakan…
Read More » -
LIPSUS – Kemiskinan di Lingkar Mandalika: Ketika KEK Tumbuh, Warga Tetap Terpinggirkan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kerap diposisikan sebagai etalase keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Sirkuit MotoGP berstandar internasional, hotel berbintang, vila…
Read More » -
LIPSUS – 25 Hari SOTK: Menanti Kepastian, Cegah Birokrasi Pincang
Ketidakpastian status setelah pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), membuat beberapa pejabat terkesan kebingungan dalam mengeksekusi program kerja mereka.…
Read More » -
LIPSUS – Labirin Sampah di Kota Mataram
Mengurai masalah sampah di Kota Mataram seperti labirin. Pemerintah masih kesulitan mencari jalan keluar di tengah semakin meningkatnya volume sampah.…
Read More » -
LIPSUS – Merkuri dan Teror Baru dari Tambang Rakyat
Tambang rakyat bisa menghadirkan dua sisi. Kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung para pekerjanya, sekaligus ancaman serius pencemaran lingkungan dari pengelola…
Read More » -
LIPSUS – Begadang demi Dagangan, Kisah Anak di Gemerlap Mandalika
Gemerlap dan pesatnya pertumbuhan industri pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, ada situasi sosial yang mengarah ke pekerja…
Read More » -
LIPSUS – Habis Manis, Honorer Dibuang
Pemprov NTB belum berdaya menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang berdampak ancaman Pemutusan Hubungan Kerja 518 Honorer. Saat skenario penyelamatan sedang…
Read More » -
LIPSUS – Obral Izin Tambang Rakyat
60 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diterbitkan pemerintah pusat untuk NTB. Tapi kebijakan ini belum sejalan dengan pemenuhan syarat pengelola…
Read More »
