Mengurai masalah sampah di Kota Mataram seperti labirin. Pemerintah masih kesulitan mencari jalan keluar di tengah semakin meningkatnya volume sampah. Bagaimana Pemkot Mataram bisa keluar dari paradigma lama ‘kumpulkan, angkut dan buang’?
———————
Aroma busuk itu tidak memilih hidung. Menyerang siapa saja yang melintas di sepanjang jalur menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Bagi warga yang bermukim di sekitarnya, bau asam dan amis dari sisa makanan yang membusuk berbulan-bulan bukan lagi sekadar gangguan estetika, melainkan “teror” harian yang merampas hak warga untuk menghirup udara segar.
Hingga Januari 2026, wajah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sedang tidak baik-baik saja. Di balik gemerlap lampu kota dan pembangunan gedung-gedung pemerintah yang mentereng, terselip krisis lingkungan yang kian kronis.
Sebanyak 10.000 ton sampah kini mengendap di TPS Sandubaya, menciptakan gunungan limbah raksasa yang seolah “mati suri”. Angka fantastis ini terakumulasi sejak pembatasan pengiriman ke TPA Kebon Kongok berlaku pada 10 Desember 2025. Mataram kini dipaksa menelan kembali setiap butir limbah yang ia produksi sendiri.
Labirin yang Belum Berujung
Masalah sampah di Mataram bukanlah penyakit baru. Sejarah mencatat, dari dekade ke dekade, pemerintah kota terjebak dalam labirin paradigma lama. Kumpul, Angkut, dan Buang.
Selama bertahun-tahun, TPA Kebon Kongok menjadi “keranjang sampah” tunggal yang menampung segala beban tanpa adanya reduksi signifikan di tingkat hulu.
Namun, zaman telah berubah. Volume sampah dari gaya hidup modern yang didominasi plastik sekali pakai tidak lagi sebanding dengan daya tampung lahan.
Setiap kali terjadi kendala teknis atau pembatasan di TPA, denyut nadi kebersihan kota langsung terhenti. Sampah pun meluap ke sungai, drainase, hingga memenuhi trotoar jalan protokol.
Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin melihat fenomena ini sebagai kegagalan sistemik yang terus berulang. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa terus dipandang sebagai rutinitas administratif biasa, melainkan ancaman serius bagi kualitas hidup masyarakat.
“Kita harus jujur, ini adalah cerminan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah perkotaan kita. Kita melihat sampah tidak hanya menumpuk di TPS, tetapi juga di jalan-jalan kota dan sungai. Ini menandakan ada masalah mendasar dalam perencanaan kota dan sistem pengelolaan sampah,” ujar Amri kepada NTBSatu.
Amri mengingatkan, trauma banjir akibat meluapnya Sungai Ancar pada Juli 2025 lalu seharusnya menjadi peringatan keras. Saat itu, sampah menjadi terdakwa utama penyumbatan aliran air hingga merendam kawasan Universitas Mataram.
“Ketakutan kami, jika pengelolaan sampah terus tersendat seperti kondisi saat ini, potensi warga membuang sampah sembarangan ke sungai semakin tinggi. Ini bom waktu untuk banjir yang lebih parah pada puncak hujan Februari mendatang,” tambahnya.
Menguras Emosi Urus Sampah
Menanggapi situasi darurat ini, Pemerintah Kota Mataram di bawah instruksi Wali Kota, Mohan Roliskana mengambil beberapa langkah represif.
Selain itu, Empat posko pantau didirikan di lokasi-lokasi strategis yang selama ini menjadi “surga” bagi para pembuang sampah liar. Kawasan Pasar Kebon Roek, samping Rumah Gadang Sayang-Sayang, depan Universitas 45 Mataram, dan wilayah perbatasan di Jalan TGH Faisal, Bengkel.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi menjelaskan, posko ini adalah upaya “jemput bola” untuk mengubah perilaku masyarakat.
Namun, Denny menyebut pengawasan hanyalah satu sisi mata uang, sisi lainnya adalah edukasi masif mengenai pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Kami bangun posko di titik yang terindikasi kuat menjadi TPS liar. Tujuannya jelas, mencegah penumpukan sampah dan memperbaiki wajah kota. Tapi di sisi lain, DLH juga tengah masif menginstruksikan program pilah pilih sampah daur di tingkat rumah tangga. Ini seyogyanya menjadi pondasi yang baik untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sampah adalah urusan bersama,” jelas Denny.
Bagi petugas di lapangan, berjaga di posko sampah adalah tugas yang menguras emosi. Mereka harus menghadapi warga yang kucing-kucingan melempar bungkusan plastik sambil melaju kencang di atas motor.
Namun Warga di sekitar posko sedikit Skeptis. Yani, warga yang bermukim dekat Posko depan Universitas 45 mengungkapkan, kebiasaan warga membuang sampah sembarang akan kembali terulang jika posko ditiadakan.
Yani kerap menyaksikan pemandangan kontras: di satu sisi warga lokal mulai berbenah, namun di sisi lain, oknum dari luar wilayah justru menjadikan area mereka sebagai “tempat pembuangan instan”.
“Sering kali mereka lewat pakai mobil malam-malam lalu melempar sampah begitu saja,” keluhnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah atau pengelola tidak hanya mengandalkan posko fisik, tetapi juga memasang CCTV. Dengan pengawasan digital 24 jam, mereka yang membuang sampah sembunyi-sembunyi tidak lagi bisa berkutik.
“CCTV akan jauh lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada warga luar yang sengaja membuang sampah ke sini, viral kan mereka nanti lewat media,” usulnya.
Asa di Program “Tempah Dedoro”
Di tengah kebuntuan, seberkas harapan muncul dari Lingkungan Marong Karang Tatah melalui pilot project “Tempah Dedoro”.
Metode ini menggunakan “Gumbleng” atau biopori modifikasi, di mana sampah organik didekomposisi langsung di tanah rumah warga. Denny Cahyadi meyakini, penguatan di tingkat lingkungan adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin ini.
“Kami mulai dari hal-hal kecil dulu, dari sosialisasi pemilahan sampah di masyarakat hingga program Tempah Dedoro ini. Prinsipnya sederhana namun sangat saintifik. Bakteri tanah akan menghancurkan sisa makanan langsung di sumbernya. Jika permasalahan sampah dikuatkan dari lingkungan, penanganannya akan sangat baik dan efisien,” papar Denny.
Data di Marong Karang Tatah menunjukkan hasil nyata. Volume sampah yang harus diangkut ke TPS berkurang hingga lebih dari 50 persen. Dari 180 kilogram sampah harian, kini hanya tersisa 80 kilogram residu.
Sampah yang diangkut petugas kini murni hanya sampah anorganik, karena seluruh limbah organik sudah tuntas di lubang Dedoro.
Dari sekitar satu ton sampah organik yang masuk, sistem ini mampu menghasilkan sekitar 150 kg pupuk kompos (sekitar 3-4 karung ukuran 50 kilogram).
Salah satu warga, Ibu Sumiati, mengakui kemudahan sistem ini. Baginya, memilah sampah kini menjadi lebih ringan karena sampah dapur tidak lagi menumpuk di plastik, melainkan langsung “diberikan” kepada alam melalui gumbleng di area rumahnya.
Kritik Pedas: Gedung Megah vs Anggaran Sampah
Namun, optimisme Pemkot Mataram dihadang kritik tajam dari kursi parlemen. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat memberikan catatan pedas mengenai prioritas anggaran daerah yang dianggapnya timpang.
“Kebijakan ini harus dibarengi dengan anggaran, tidak hanya sekadar pilot project. Pemerintah sanggup menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membangun kantor wali kota yang megah, namun terkesan ‘pelit’ untuk urusan sampah. Padahal, jika seluruh lingkungan di Mataram difasilitasi pengolahan mandiri, biayanya mungkin tidak sampai 10 miliar rupiah,” sergah Ismul.
Ismul juga menyoroti peran pengembang perumahan (developer) yang seringkali abai menyediakan sistem pengelolaan sampah mandiri bagi penghuninya, sehingga beban sampah kembali dilempar ke pemerintah kota.
“Jangan hanya jual rumah, lalu sampahnya dibuang ke jalan! Developer wajib menyediakan sistem pengelolaan sampah mandiri sebagai syarat fasilitas umum,” pungkas Ismul.
Mataram kini sedang berpacu dengan waktu. Antara gunungan 10.000 ton sampah yang kian membusuk dan ancaman banjir Februari, kota ini dipaksa mencari jalan keluar dari labirin limbah yang ia ciptakan sendiri. Solusinya tidak lagi berada di ujung truk sampah yang menuju TPA, melainkan ada di dapur-dapur warga melalui pemilahan, di posko-posko penjagaan, dan di lubang-lubang biopori “Tempah Dedoro”. (*)
