Mataram (NTBSatu) – Kota Mataram akan menjadi titik awal pelaksanaan kampanye antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Indonesia Timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 yang akan menyasar sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penunjukan Mataram sebagai lokasi pembuka bukan tanpa alasan. Kota ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Dari sini, KPK berharap semangat membangun budaya antikorupsi dapat menyebar ke daerah lain.
Pemerintah Kota Mataram Sambut Baik
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, pemerintah kota menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan KPK menjadi kesempatan bagi daerah untuk terus memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami menyambut baik penunjukan Kota Mataram sebagai titik awal kegiatan ini. Ini menjadi momentum untuk terus mengingatkan bahwa upaya membangun budaya antikorupsi harus melibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, hingga generasi muda,” ujar Alwan, Minggu, 15 Maret 2026.
Berdasarkan jadwal yang disusun KPK, kegiatan di Kota Mataram akan berlangsung pada 29 April hingga 5 Mei 2026. Setelah itu, kegiatan akan berlanjut ke sejumlah daerah di NTB seperti Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima sebelum kemudian dilanjutkan ke wilayah NTT.
Alwan menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya berisi sosialisasi formal, tetapi juga dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Berbagai aktivitas seperti pameran layanan publik, keterlibatan pelaku UMKM hingga pemutaran film bertema antikorupsi direncanakan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
“Pendekatannya dibuat lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Ada kegiatan edukasi, pameran layanan publik, hingga kegiatan yang bersifat hiburan agar pesan antikorupsi bisa lebih mudah diterima,” jelasnya.
Ia juga menekankan, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak membebani anggaran daerah. Seluruh pembiayaan utama berasal dari KPK, sementara pemerintah daerah berperan memfasilitasi tempat dan membantu mobilisasi peserta.
“KPK tidak ingin kegiatan ini menjadi beban bagi APBD. Pemerintah daerah cukup memfasilitasi tempat dan membantu menghadirkan masyarakat agar kegiatan ini bisa dirasakan manfaatnya secara luas,” tambah Alwan.
Sebagai langkah awal persiapan, Pemerintah Kota Mataram akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memetakan dukungan yang diperlukan.
“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait agar persiapan bisa dilakukan lebih awal. Setelah Lebaran rencananya akan dilanjutkan dengan rapat teknis bersama tim dari KPK,” tutupnya. (*)
