Mataram (NTBSatu) – Warga Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang mengaku resah. Mereka hidup dalam ancaman luapan air dan longsor Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkok.
Ancaman ini diangkat dalam forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) 2027. Isu keselamatan warga di sepanjang DAS Jangkok menjadi prioritas utama yang mendesak untuk segera pemerintah tingkat lanjut tangani.
Air Meningkat, Pemukiman Terancam
Lurah Karang Baru, Bilyadi Idul Islam mengungkapkan, kondisi aliran DAS Jangkok kian mengkhawatirkan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Volume air yang meningkat drastis menyebabkan elevasi permukaan air menyentuh bibir sungai, yang secara langsung mengancam stabilitas tanah di sekitar pemukiman.
“Kejadian kemarin saat musim hujan agak mengkhawatirkan. Meskipun posisi kami di sini tinggi, air tetap sampai ke bibir sungai,” ujar Bily, sapaan akrab Bilyadi Idul Islam, Kamis, 23 April 2026.
Jejak Longsor Jangkok
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Bilyadi membeberkan, beberapa titik di pinggiran DAS Jangkok telah mengalami longsor yang berdampak langsung pada bangunan warga.
“Ada longsor kemarin yang mengakibatkan bagian kamar mandi salah satu warga kami ambruk dan langsung kami antisipasi dengan bronjong,” jelas Bily.
Bronjong yang sudah ada mengalami penurunan fungsi, sementara titik-titik rawan lainnya masih belum terlindungi sama sekali. Pihak kelurahan telah melakukan tindakan darurat dengan pemasangan bronjong pada area terdampak, namun solusi permanen sangat dibutuhkan.
Bilyadi menyoroti, pola kegiatan ekonomi masyarakat saat ini masih cenderung bersifat konvensional. Menurutnya, pengembangan kapasitas diri sangat diperlukan agar penguatan ekonomi wilayah dapat meningkat lebih signifikan dibanding sebelumnya.
“Tentu dengan perkembangan global sekarang, kualitas SDM juga perlu dikembangkan. Perlu pengembangan supaya penguatan dan perkembangan ekonomi juga meningkat lebih dari sebelumnya,” jelas Bily
Target yang Belum Maksimal
Meski MPBM menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuangkan ide-ide pembangunan tingkat kelurahan, Bilyadi mengakui tidak semua aspirasi dapat pemerintah akomodir secara instan. Terdapat kendala teknis, mulai dari banyaknya tahapan birokrasi hingga keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Kalau dari usulan kami ada enam puluh sampai tujuh puluh persen yang bisa terakomodir. Teknis kegiatan sudah sangat luar biasa karena memang melibatkan secara langsung walaupun secara bertahap, tetapi dengan fiskal dan APBD yang tersedia dan kita juga harus saling menghormati sehingga keputusan tetap ada di pemerintah,” ucap Bily.
Bilyadi menegaskan, usulan yang belum terlaksana tahun ini tidak akan hangus begitu saja. “Untuk yang belum terakomodir kami akan coba usulkan lagi di tahun selanjutnya dan begitu seterusnya,” ungkapnya.
Walaupun pencapaian program belum sepenuhnya maksimal, Bilyadi menilai teknis kegiatan MPBM sudah sangat luar biasa karena melibatkan masyarakat secara langsung dan bertahap. Melalui forum ini, Pemerintah Kelurahan Karang Baru terus berupaya menjembatani harapan warga dengan realita anggaran demi menciptakan rasa aman dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. (Ashri)
