Mataram (NTBSatu) – Belasan kepala sekolah (Kepsek) di Bima sedang resah.
Betapa tidak, seorang Caleg DPRD NTB di Bima inisial B diduga mencatut nama Pj Gubernur, Lalu Gita Ariadi untuk mengumpulkan sejumlah guru penggerak untuk dimintai sejumlah uang belasan juta rupiah.
Informasi diterima NTBSatu, B melakukan kegiatannya bersama dua orang lainnya. Yakni, Pengawas KCD Dikbud Bima inisial S dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri di Tambora inisial H.
Sumber menyebut, ketiganya memiliki peran berbeda. Caleg DPRD NTB itu berperan mendata nama dan jumlah guru penggerak, calon Kepsek yang akan diajukan ke Pj Gubernur.
Sedangkan S dan H bertugas menghubungi para guru penggerak dan Kepsek yang masih ingin bertahan. Para Kepsek diminta menyiapkan sejumlah uang belasan juta jika ingin bertahan dari jabatannya.
“Jadi ada yang diminta dari Rp17 hingga Rp30 juta. Sesuai dengan besar kecil sekolah,” kata sumber NTBSatu, Minggu, 7 Januari 2024.
Bahkan, sudah ada beberapa yang sudah dimintai uang. Salah satunya, sekolah negeri di Langgudu sebesar Rp15 juta. Kemudian, ada juga Kepsek di Wera, Kabupaten Bima sebesar Rp10 juta. Di antara mereka, sambung sumber, ada yang menolak, ada juga yang mengiyakan. “Tapi tidak berani buka suara,” jelasnya.
Sementara bagi guru penggerak yang siap menjadi Kepsek, juga dimintai sejumlah uang. Uang mukanya kisaran Rp5 juta hingga Rp10 juta.
“Kuat dugaan setelah mengumpulkan DP (uang muka), oknum Caleg langsung menuju Mataram untuk mengajukan mutasi,” jelas Sumber.
Baca Juga: Kejati NTB Dorong Restorative Justice Kasus Pembakaran Pipa SPAM Lotim
B, S, dan H pernah mengumpulkan guru penggerak di Bima bahkan pada Senin, 1 Januari 2023 lalu di rumah H. Dalam pertemuan itu, nampak Caleg tersebut hadir dengan menggunakan baju berwarna merah muda. Ketiganya menjanjikan para guru penggerak akan menggantikan sejumlah kepala sekolah. Syaratnya, mereka harus menyerahkan Rp17 juta hingg Rp30 juta.
“Dan mengumpulkan suara untuk caleg tersebut di Pileg 2024. Mereka juga mencatut Pj Gubernur,” ujarnya.
Tentu saja ini membuat resah para kepala sekolah. Terlebih bagi mereka yang namanya masuk dalam list mutasi.
Informasi diterima NTBSatu, setidaknya 12 nama yang terancam mutasi. Mereka adalah:
1.H. Suratman dari SMAN 1 Bolo diganti Hamka SMAN 1 Tambora.
- I Putu Budiarta dari SMAN 1 Madapangga diganti M. Amin dari SMAN 2 Madapangga.
- Imran dari SMAN 4 Kota Bima diganti M.Rifial Akbar dari SMAN 1 Soromandi.
- Makarau dari SMAN 1 Donggo diganti Muslimin dari SMAN 1 Donggo.
- Subari dari SMAN 2 Donggo diganti Sri Suryani dari SMAN 1 Donggo.
- Hasanuddin dari SMKN 1 Soromandi diganti Sri Suryani dari SMKN 1 Soromandi.
- Ruslan dari SMAN 2 Soromandi diganti Arif Rahman SMAN 1 Donggo.
- Juwaidin dari SMKN 2 Soromandi diganti Adhar SMKN 1 Soromandi.
- M. Rifial Akbar dari SMAN 1 Soromandi diganti Slamet Mulyono SMAN 1 Soromandi.
- Hairul Juhdy dari SMAN 1 Woha diganti Andi Azis dari SMAN 1 Monta.11. M. Saleh dari SMAN 3 Bolo diganti Bahtiar dari SMAN 2 Bolo.
- Abdurrahman dari SMAN 2 Bolo diganti Hj Nurhidayah dari SMAN 3 Bolo.
“Hampir semua, tidak ada yang tersisa,” tegas sumber.
Dibantah ada Upaya Transaksi
Sementara, Pengawas KCD Dikbud Bima inisial S yang dikonfirmasi menepis adanya permintaan uang dan menjanjikan adanya jabatan Kepsek kepada para guru penggerak di wilayah Bima. Namun, dia membenarkan sempat mendata sejumlah nama guru penggerak. Alasannya, untuk memajukan sektor pendidikan di Bima.
“Karena guru penggerak memang disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajar,” katanya kepada NTBSatu via telepon, Senin, 8 Januari 2024.
Karena itu, guru penggerak, seandainya jika mereka dijadikan dan ditempatkan sebagai kepala sekolah, secara otomatis harus siap.
S juga membantah jika dirinya terlibat dalam penarikan sejumlah uang kepada para guru tersebut.
Baca Juga: Bocor Alus Tempo: Publik Pertanyakan Netralitas Kejaksaan
