Mataram (NTBSatu) – Penunjukan Plt sejumlah Kepsek di Bima secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB (Dikbud) NTB dinilai mengancam kualitas pendidikan.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar mengungkap, pada prinsipnya penempatan guru maupun kepala sekolah harus berlangsung secara profesional.
“Mulai dari guru sampai kepala sekolah. SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan harus sesuai kebutuhan sekolah,” katanya kepada NTBSatu, Minggu, 5 Januari 2024.
Selama ini, oknum pejabat menggunakan posisi kepala sekolah sebagai alat politik, terutama saat momentum Pilkada. Posisi kepsek juga bisa menjadi “kendaraan” oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Termasuk “asal tunjuk” penempatan Plt kepala sekolah.
Bagi Nizaar, itu jelas mengancam kualitas pendidikan di NTB. Lebih-lebih jika orang yang dinas tunjuk dan tempatkan tidak memiliki kualifikasi.
Karenanya, ia turut menyoroti langkah Kadis Dikbud NTB Aidy Furqan melakukan penetapan Plt Kepsek tanpa aktif berkoodinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Bima.
“Jadi kalau tidak cocok keilmuann dan kapasitasnya, maka pendidikan itu tidak akan bagus. Itu akan membahayakan kualitas sekolah,” tegas Nizaar.
Ia menyayangkan sikap dinas yang secara sepihak mengangkat Plt Kepsek secara sepihak. Padahal di KCD, sambung Nizaar, memiliki proses penilaian dan selektif sebelum mengusulkan nama-nama orang yang akan mengisi posisi tersebut.
Apalagi dalam kurikulum terbaru, ada beberapa persyaratan yang dimiliki Kepsek. Pernah mengikuti pelatihan guru penggerak atau pelatihan kepala sekolah (KS), misalnya.
“Sehingga secara kualifikasi dia sudah layak. Minimal pelatihan Kepsek. Biasanya KCD yang tahu bagaimana kondisi Kepsek yang layak atau tidak,” jelasnya.
Sentil berkaitan dengan kasus DAK
Kemungkinan lain dari penunjukan Plt sejumlah Kepsek di Bima, lanjut Nizaar, berkaitan dengan kasus dana alokasi khusus (DAK). Apalagi SMAN 3 Donggo, salah satu sekolah yang mendapatkan Plt, juga bermasalah dengan APH gegara kasus DAK.
“Karena DAK merupakan proyek, mengambil keuntungan sangat berpeluang. Mungkin secara garis langsung kita belum bisa mengatakan ada hubungannya di situ (penempatan Plt), tetapi potensi untuk terjadinya hal itu ada,” tegasnya.
Terlepas dari itu, melihat kompleksnya persoalan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan NTB, Nizaar menyebut, untuk memajukan SDM di daerah pendidikan harus terlepas dari politik dan kepentingan pribadi.
Kepala dinas maupun pejabat yang berwenang tidak boleh tendensius ketika menempatkan giri maupun kepala sekolah. Begitu juga ketika mengalokasikan anggaran.
“Jadi, kalau tendensius kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah pendidikan kita yang kompleks ini. Di bawah ini masalah pendidikan sangat banyak. Kualitas guru, kualitas pembelajaran. Karena ini jauh lebih penting daripada urusan politik, uang, dan kekuasaan,” tutupnya mengingatkan.
Sebelumnya, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Nur Ahmad menyebut, prosedur dinas mengangkat Plt Kepsek dengan meminta masukan atau usulan dari KCD. Kemudian dari pihak lain, seperti pengawas, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) maupun guru di sekolah setempat.
Dalam penunjukan kali ini, Ahmad mengakui bahwa beberapa nama langsung masuk ke Aidy Furqan. “Masukan atau usulan tersebut ada yang melalui Bidang GTK, dan ada yang langsung ke pak Kadis. Sehingga, memang ada nama-nama yang saya tidak tahu,” jelasnya kepada NTBSatu.
Menyinggung adanya dugaan permainan uang dalam penempatan pelaksanaan tugas, mengaku tak mengetahui persoalan tersebut.
“Masalah adanya permainan uang saya tidak tahu sama sekali,” akunya.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menempatkan sejumlah Plt Kepsek di Bima.
Kepsek SMAN 3 Donggo diisi Lukman. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Woha, Kabupaten Bima. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menunjuk pria berpangkat IV/a ini sebagai Plt bersama empat orang lainnya. Mereka adalah Nurhidayah di SMAN 3 Bolo, Faridah di SMAN 2 Sape, Johansyah SMAN 1 Belo, dan Erot Sutianah Plt di SMAN 5 Kota Bima.
Dugaannya, penunjukan Plt kepala sekolah ini hasil otak-atik Kadis Aidy Furqan. Pasalnya, pengangkatan nama-nama mereka bukan berdasarkan usulan atau rekomendasi Kantor Cabang Dinas (KCD) Bima. (*)
