Rencana Mutasi Pejabat Pemprov NTB Masih Tunggu Persetujuan Kemendagri

Mataram (NTBSatu) - Sejak pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, pada 19 September 2023 lalu, kabar mutasi turut mewarnai pergantian kepemimpinan tersebut. Lalu Gita Ariadi secara terang-terangan mengatakan akan melakukan mutasi dengan dalih ingin melakukan normalisasi tata kelola birokrasi pemerintahan. Baca Juga : Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Bawaslu: Hanya Boleh di Perguruan Tinggi Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengatakan, saat ini dokumen mutasi pejabat Pemprov NTB sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selanjutnya tinggal menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. "Tinggal kita tunggu rekomendasi dari BKN dan Kemendagri. Kita sudah kirim nama-nama pejabat yang dimutasi, dari sana belum ada. Nanti pak Pj (gubernur) yang tahu," kata Nasir, Rabu, 29 November 2023. Nasir menjelaskan, proses mutasi yang dilakukan oleh seorang Pj Kepala Daerah, berbeda dengan yang dilakukan pejabat definitif. Misalnya, seorang Pj ingin melakukan mutasi, harus mendapat rekomendasi dari BKN, Kemendagri, dan KASN. Baca Juga : Dinas Pendidikan Kota Mataram Raih Juara 1 Lomba Paduan Suara HUT Korpri 2023 "Karena banyak pintu yang harus kita lalui, beda dengan pejabat definitif. Untuk pejabat definitif tidak perlu izin, tapi untuk Penjabat harus melalui izin dari Kemendagri, BKN dan KASN," jelasnya. Sama pada saat wawancara sebelumnya, Nasir masih kuat menutupi nama-nama pejabat yang masuk daftar mutasi tersebut. Baca Juga : Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Bawaslu: Hanya Boleh di Perguruan Tinggi "Saya tidak bisa ngomong itu (nama-nama pejabat), itu rahasia jabatan," ungkapnya. Informasi yang didapat NTBSatu. Beberapa pejabat lingkup Pemprov sudah mendapat surat panggilan mutasi. Namun Nasir tidak membenarkan adanya informasi tersebut. "Tidak ada," singkatnya. Baca Juga : Dinas Pendidikan Kota Mataram Raih Juara 1 Lomba Paduan Suara HUT Korpri 2023 Sementara itu, sumber NTBSatu lainnya mengatakan, keinginan Gita Ariadi untuk melakukan mutasi sudah disiapkannya setelah pelantikan di Jakarta kemarin. Bahkan, daftar nama-nama pejabat yang dapat jatah mutasi itu sudah dikantongi sejak lama. "Sudah ada sebenarnya nama-nama yang akan dimutasi itu," katanya kepada NTBSatu. Baca Juga : Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Bawaslu: Hanya Boleh di Perguruan Tinggi Dari total 47 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagian besar berpotensi mendapat jatah mutasi. "Hampir semua dapat jatah (mutasi," ujar narsum tersebut. (MYM) Baca Juga : Dinas Pendidikan Kota Mataram Raih Juara 1 Lomba Paduan Suara HUT Korpri 2023