Mengurai Penyebab Korupsi di Kalangan ASN NTB (3), Pengamat: Sumbernya di Kebijakan Daerah
Menurutnya pihak yang tergabung dalam Forkompimda mesti terus mengawasi belanja daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebab jika tidak ada pencegahan dan pengawasan, akan menyebabka tiga item tersebut sering rusak.
“Terlepas dari bencana alam, banyak ditemukan kasus korupsi di sektor belanjanyanya gemuk,” katanya.
Korupsi harus dibersihkan dari bangunan politik
Mengingat seluruh daerah di Indoensia, termasuk NTB sedang memasuki musim politik, Adhar berharap pihak penyelenggara turut terlibat menjauhkan birokrasi dari praktik politik praktis. Jika menemukan penyimpangan sejak awal, diminta segera mengambil tindakan tegas.
Baca Juga:
- Ratusan Alat Kontrasepsi dan Minuman Beralkohol Hasil Operasi Satpol PP Sumbawa Dimusnahkan
- Kantongi Bukti Cukup, Kejati NTB Tolak Permohonan Bebas Dua Tersangka Dana “Siluman”
- Polisi Bekuk Pria asal Suralaga Diduga Setubuhi Anak Kandungnya
- Prof. Stella Soroti Maraknya Kekerasan Seksual di Lingkar Tambang NTB
“Begitu ada yang ketahuan, ambil tindakan tegas. Agar ada efek jera dan mereka tidak berani bermain dengan politik praktis,” ucapnya.
Untuk membersihkan birokrasi dari tindak pidana korupsi, seluruh elemen bbaik internal, eksternal dan masyarakat harus sepakat bahwa dimulai dari membersihkan bangunan politik.
Adhar mengutip salah buku anti korupsi yang ditulis Robert Klitgaar, bahwa korupsi dibangun oleh tiga faktor awal. Pertama, aparat penegak hukum yang kotor, politisi yang korupsi. Terakhir, pengusaha yang oportunis.
“Tiga ini penyabab utama korupsi. Tinggal apakah sistem birokrasi kita bisa imun dari ketiga krangka penyebab korupsi?,” tutupnya. (KHN)
