Mataram (NTBSatu) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan rencana rekrutmen CPNS 2026 dengan menyediakan formasi untuk 300 lulusan SMA.
Kemenkeu memprioritaskan kebutuhan tenaga lapangan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena jumlah petugas di daerah masih terbatas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, rekrutmen CPNS tahun depan akan berjalan melalui dua jalur penerimaan, yaitu jalur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) serta jalur pelamar umum dari luar STAN, termasuk lulusan SMA.
Purbaya menegaskan kedua jalur tetap berjalan bersamaan. Ia memastikan jalur STAN tidak akan hilang meskipun Kemenkeu membuka kesempatan lebih besar untuk peserta umum.
“Saya pikir akan terbuka hybrid. Ada STAN, ada luar STAN,” ujar Purbaya, mengutip Kompas.com, Sabtu, 15 November 2025.
Ia menambahkan jumlah formasi untuk masing-masing jalur masih menunggu keputusan final dari Kementerian PAN-RB.
300 Formasi Baru untuk Tenaga Lapangan Bea Cukai
Purbaya memaparkan kebutuhan mendesak pada sektor lapangan Bea Cukai. Kementerian Keuangan membutuhkan petugas non-teknis untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan.
“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” kata Purbaya.
Pada rekrutmen tahun sebelumnya, Kemenkeu membuka jalur umum untuk 1.113 pegawai. Untuk rekrutmen CPNS 2026, Kemenkeu merencanakan penerimaan 279 lulusan STAN dan 300 lulusan SMA. Jumlah tersebut diatur agar kebutuhan SDM pada unit teknis dan non-teknis tetap seimbang.
Kemenkeu mengatur rencana rekrutmen dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029. Regulasi tersebut memuat rencana penerimaan pegawai melalui CPNS jalur umum, sekolah kedinasan, PPPK, serta potensi penerapan skema ASN fleksibel.
Untuk tahun 2025, Kemenkeu menetapkan kebutuhan rekrutmen CASN sebanyak 2.100 orang. Jumlah itu meningkat signifikan pada periode 2026 hingga 2029 menjadi 4.350 pegawai per tahun, sehingga total kebutuhan mencapai 19.500 pegawai baru.
Proyeksi kebutuhan itu muncul karena Kemenkeu mencatat rencana pensiun sebanyak 5.738 pegawai selama periode 2025–2029 berdasarkan data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024.
Selain itu, tren tiga tahun terakhir menunjukkan adanya 2.010 pegawai yang keluar karena mutasi, penugasan, perpindahan instansi, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.
Dengan kondisi tersebut, Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan jumlah SDM hanya berada pada kisaran 0,01 persen hingga 0,50 persen per tahun sepanjang 2025–2029.
Pemerintah berencana mengevaluasi setiap tahun agar struktur pegawai tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika tugas di lapangan. (*)
