Mengurai Penyebab Korupsi di Kalangan ASN NTB (3), Pengamat: Sumbernya di Kebijakan Daerah

Mataram (NTB Satu) – Bukan lagi rahasia bahwa politik birokrasi merupakan salah satu faktor maraknya praktik-praktik koruptif di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinisi NTB. Mantan Kepala Ombudsman RI NTB Dr. Adhar Hakim mengatakan, banyak kepala daerah baik gubernur maupun bupati mengangkat orang-orang yang berjasa untuknya. Apakah tim sukses atau pihak yang mendukungnya selama kontestasi politik dan pilkada. “Ini yang agak parah,” kata Adhar kepada NTB Satu saat ditanya banyaknya pejabat atau ASN yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya, penempatan orang-orang tertentu dalam struktur birokrasi pemerintahan besar pengaruhnya dalam praktik korupsi di kalangan para pejabat. Baca Juga: “Ketika terpilih sebagai kepala daerah, apakah gubernur atau bupati, biasanya diikuti oleh penempatan orang-orang tertentu dalam struktur birokrasinya. Itu berpengaruh terjadinya praktik korupsi,” bebernya. Fenomena itu disebut Adhar sebagai birokrasi rente. Yaitu setiap jabatan dalam struktur birokrasi diisi karena terlibat dalam praktik politik praktis. Baik sebagai timses atau menjadi “pembantu” bayangan untuk mendukung seseorang memperoleh jabatan sebagai kepala daerah. Karena itu, jika ada kasus korupsi di struktur pejabat dalam kasus birokrasi rente, kata Adhar, penanganannya hanya sampai ke tingkat kepala dinas. Susah menurutnya jika penangan apalagi penetapan tersangka kasus korupsi sampai kepada kepala daerah. “Karena memang dalam sistem birokrasi rente ini semaksimal mungkin tidak menciptakan suatu jejak sampai ke tingkat kepala daerah. Padahal hal itu (korupsi, red) bisa jadi untuk kepentingan politik pribadinya (kepala daerah, red),” ungkap Dosen Fakultas Hukum Unram ini. Selain banyaknya pejabat yang duduk di posisinya karena kedekatan dengan kepala daerah atau terlibat dalam birokrasi rente, faktor lain pejabat terlibat kasus korupsi adalah adanya adagium “Kekuasaan terlalu kuat cenderung terjadi korupsi," katanya. Menurut Adhar, korupsi di kalangan birokrasi harus dimulai dari sebuah konstruksi tersebut. Di birokrasi, praktik korupsi tidak terlepas dari siapa yang berkuasa, dalam hal ini adalah kepala daerah. Karena semakin bagus suatu sistem di suatu daerah, di birokrasi khususnya, maka korupsi dapat terminimaliisir. Baca Juga: “Jika ada pertanyaan ‘mengapa terjadi korupsi di kalangan ASN atau pejabat?’, Maka jawabannya adalah bagaimana kepala daerahnya membangun sistem anti korupsi?,” tegasnya. Karena itu, Adhar menganggap di birokrasi pemerintahan mesti memiliki sistem anti korupsi dengan atau early warning system. Sistem yang mampu memberi pertanda ada indikasi korupsi. Dengan adanya sistem tersebut, kepala daerah mampu memberi respon cepat. “Nah, apakah sistem itu dibangun oleh setiap kepala daerah?,” tanyanya. Berikutnya adalah sistem pencegahan. Adhar menyebut, pencegahan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah dan harus diprioritaskan. Caranya bisa seperti yang dilakukan Ombusdman. Dengan menggunakan standar pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dan transparansi, menurutnya adalah upaya untuk membangun sistem yang berfungsi meminimalisir korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, dan suap. Jika sistem pencegahan tidak dibangun dan ditata sedemikian rupa, tindak pidana korupsi di kalangan ASN cepat atau lambat akan terjadi. “Korupsi tinggal menunggu waktu,” ucapnya. Selain itu, sambung Adhar, sistem atau pandangan sosial yang cenderung menilai bahwa para ASN maupun pejabat kaya, memiliki banyak harta menjadi pemicu pejabat melakukan praktik korupsi. “Entah sadar atau tidak, entah itu dipahami atau tidak, sistem sosial kita cenderung menganggap pejabat itu pasti dinilai kaya. Kalau kaya dia otomatis harus banyak membantu orang,” katanya. Baca Juga: “Sehingga sering kali pejabat menjadi sasaran untuk dimintai angggaran, diajukan proposal. Yang kalau itu tidak diikuti, secara sosial maka akan dihukum,” sambung Adhar. Faktor terakhir yakni gaya hidup ASN atau pejabat. Perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang juga termasuk menjadi salah satu faktor yang membuat tindakan korupsi menjamur di kalangan birokrasi. “Budaya konsumtif mereka menjadi salah satu hal yang memicu adanya tindakan korupsi,” tegasnya. Korupsi berjamaah Kelima hal di atas menjadi satu kesatuan yang membuat praktik korupsi dilingkungan birokrasi terjadi. Menurut Adhar, tindakan korupsi tidak dilakukan secara sendiri, tapi seringkali terjadi secara berjamaah. Baik dengan bawahan, rekan atau orang-orang di sekitar. “Ciri khas korupsi adalah dengan menggunakan kekuasaan atau berjejaring,” ungkapnya. Selain sesama internal birokrasi, korupsi bisa juga dilakukan dengan bersekongkol bersama pihak luar atau eksternal. Dengan kelompok-kelompok bisnis, misalnya. Penilaiannya, itu yang penyebab adanya ekologi korupsi dalam sistem birokrasi. “Itu juga masuk ke birokrasi rente. Birokrasi politik balas budi. Ini yang memang sangat menganggu,” ucap Adhar. Baca Juga: Reformasi birokrasi Dengan kondisi korupsi di tubuh birokrasi yang semakin memprihatinkan, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan reformasi birokrasi. Membangunnya dengan system merit. Yaitu menempatkan orang yang akan mengisi jabatan dengan kapastitas yang dimilikinya. Bukan karena faktor kedekatan. “Baik yang duduk di kursi Kadis, sekretaris, Kabid dan lainnya,” sebutnya. Hal itu mesti dilakukan karena politisasi birokrasi dianggap berpotensi menghancurkan segalanya. Misalnya, ada guru yang tiba-tiba menjadi Kadis di sektor yang berkaitan dengan hal teknis karena dekat dengan kepala daerah. Bukan tidak boleh, tapi mesti disesuaikan jabatan dengan kapasitasnya. “Karena biasanya kepala daerah itu memiliki orang-orangnya. Ini yang rusak. Karena tidak menggunakan pendekatan sistem merit. Ini salah satu dampak yang sangat nyata dari politisasi birokrasi,” tegasnya. Dampak buruknya, lanjut Adhar, selain rusaknya birokrasi tapi juga akan mempengaruhi terjadinya korupsi. Meski terkesan susah diperbaiki, jika benar-benar ingin membangun daerah, Adhar merasa sistem seperti itu bisa diperbaiki. Yakni dengan membangun birokrasi dengan sistem merit. “Orang ditempatkan dengan kapasitasnya. Itu sangat membantu perbaikian birokrasi, sisi lain juga meminimalisir korupsi,” ucapnya. Meningkatkan sistem pengawasan Karena korupsi bukanlah tindakan yang dilakukan secara berjamaah, dia menegaskan sistem pengawasan internal dan eksternal harus lebih diperkuat. Pengawasan internal seperti inspektorat sampai atau diawasi langsung oleh atasan. Sistem internal saat ini, menurutnya belum bisa diharapkan dan belum maksimal. Alasannya karena sistem kerja banyak dipengaruhi sistem politisasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi, kata Adhar, salah satu yang diutamakan adalah penguatan sistem pengawasan. Jika pengawasan atasan berjalan dengan kuat, bawahannya tidak mungkin berani menyimpang, apalagi melakukan korupsi. “Karena atasannya ketat dan tegas. Kalau atasan dan bawahan kongkalingkong, ya bagaimana. Ini kerja keras yang harus dibangun oleh negara khususnya daerah kita,” tegasnya. Baca Juga: “Tapi kalau praktik korupsinya berjamaah, bagaimana mungkin atasan bisa mengawasi bawahannya. Pasti mereka tau sama tau. Kerjanya langsung di bawah naungan kepala daerah,” sambungnya. Karena sistem politisasi birokrasi ini berjamur dan akan menghancurkan, maka harapan untuk memberantas korupsi di kalangan ASN atau pejabat, hanya kepada pihak pengawasan dan masyarakat. Menurutnya pencegahan lebih baik daripada penindakan. “Penindakan itu mahal. Waktu sidang dan dipenjara koruptor dikasi makan,” sebutnya. Mantan Kepala Ombudsman NTB itu mengatakan, negara atau daerah yang bersih dari korupsi bukanlah yang banyak menangkap koruptor, tapi yang mampu membangun sistem pencegahan dengan baik. “Tidak akan bisa korupsi. Pengawasannya berjalan, begitu dia mau korupsi, sudah ‘disemprot’,” ucapnya. Evaluasi Forkopimda Lebih jauh Adhar mengatakan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dievaluasi. Apakah kebijakan dihasilkan berpotensi bagus untuk penegakan hukum di daerah. “Serius tidak membangun daerah agar menjauh dari korupsi?!,” ucapnya. Menurutnya pihak yang tergabung dalam Forkompimda mesti terus mengawasi belanja daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebab jika tidak ada pencegahan dan pengawasan, akan menyebabka tiga item tersebut sering rusak. “Terlepas dari bencana alam, banyak ditemukan kasus korupsi di sektor belanjanyanya gemuk,” katanya. Korupsi harus dibersihkan dari bangunan politik Mengingat seluruh daerah di Indoensia, termasuk NTB sedang memasuki musim politik, Adhar berharap pihak penyelenggara turut terlibat menjauhkan birokrasi dari praktik politik praktis. Jika menemukan penyimpangan sejak awal, diminta segera mengambil tindakan tegas. Baca Juga: “Begitu ada yang ketahuan, ambil tindakan tegas. Agar ada efek jera dan mereka tidak berani bermain dengan politik praktis,” ucapnya. Untuk membersihkan birokrasi dari tindak pidana korupsi, seluruh elemen bbaik internal, eksternal dan masyarakat harus sepakat bahwa dimulai dari membersihkan bangunan politik. Adhar mengutip salah buku anti korupsi yang ditulis Robert Klitgaar, bahwa korupsi dibangun oleh tiga faktor awal. Pertama, aparat penegak hukum yang kotor, politisi yang korupsi. Terakhir, pengusaha yang oportunis. “Tiga ini penyabab utama korupsi. Tinggal apakah sistem birokrasi kita bisa imun dari ketiga krangka penyebab korupsi?,” tutupnya. (KHN)