Menurutnya pihak yang tergabung dalam Forkompimda mesti terus mengawasi belanja daerah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebab jika tidak ada pencegahan dan pengawasan, akan menyebabka tiga item tersebut sering rusak.
“Terlepas dari bencana alam, banyak ditemukan kasus korupsi di sektor belanjanyanya gemuk,” katanya.
Korupsi harus dibersihkan dari bangunan politik
Mengingat seluruh daerah di Indoensia, termasuk NTB sedang memasuki musim politik, Adhar berharap pihak penyelenggara turut terlibat menjauhkan birokrasi dari praktik politik praktis. Jika menemukan penyimpangan sejak awal, diminta segera mengambil tindakan tegas.
Baca Juga:
- Pensiunan TNI Ditemukan Tewas di Lombok Timur
- Ombudsman NTB Dalami Rentetan Masalah Pelayanan Kesehatan di NTB
- Bank NTB Syariah Umumkan 10 Syarat Calon Komisaris Independen
- Connie Bakrie Serahkan Dokumen Pembubaran PDIP dan Isu Kapolri ke DPP
“Begitu ada yang ketahuan, ambil tindakan tegas. Agar ada efek jera dan mereka tidak berani bermain dengan politik praktis,” ucapnya.
Untuk membersihkan birokrasi dari tindak pidana korupsi, seluruh elemen bbaik internal, eksternal dan masyarakat harus sepakat bahwa dimulai dari membersihkan bangunan politik.
Adhar mengutip salah buku anti korupsi yang ditulis Robert Klitgaar, bahwa korupsi dibangun oleh tiga faktor awal. Pertama, aparat penegak hukum yang kotor, politisi yang korupsi. Terakhir, pengusaha yang oportunis.
“Tiga ini penyabab utama korupsi. Tinggal apakah sistem birokrasi kita bisa imun dari ketiga krangka penyebab korupsi?,” tutupnya. (KHN)
