Daerah NTB

Proses PAW Mori Hanafi Sudah Sampai KPU NTB

Mataram (NTB Satu) – Keberlanjutan dari proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTB dari fraksi Gerindra Mori Hanafi memasuki babak baru.

Kini KPU NTB telah menerima surat PAW tersebut dari DPRD NTB. Sehingga legalitas untuk melakukan proses verifikasi administrasi terhadap calon anggota PAW telah terpenuhi.

IKLAN

Tetapi dalam mekanismenya KPU mendapatkan ada sedikit ketidaksesuaian terhadap nama yang diusulkan dalam proses PAW Mori Hanafi.

Sehingga KPU meminta kepada DPRD untuk memastikan kembali bahwa nama tersebut memang benar untuk dilakukan proses PAW.

“Terkait PAW yang diusulkan Gerindra, KPU NTB sudah memverifikasi administrasi dari calon PAW. Namun, karena ditemukan ketidaksesuaian nama yang diusulkan dengan DCT yang ada pada kami, kami meminta kepada Ketua DPRD NTB untuk memastikan kembali apakah nama yang diusulkan Ali Jaharuddin sama dengan nama dalam DCT yang dipegang KPU NTB Ali Jaharuddin,” jelas Komisioner KPU NTB Yan Marli

KPU berharap agar Ketua DPRD dapat mengirimkan surat klarifikasi kembali kepada KPU untuk dilakukan proses ulang mengenai nama calon PAW tersebut.

IKLAN

“Kami berharap surat klarifikasi kepastian nama tersebut segera dikirimkan ke KPU NTB,” tutur Yan Marli.

Setelah surat tersebut diklarifikasi oleh DPRD NTB, maka KPU akan melakukan pleno untuk pengambilan keputusan mengenai nama yang akan menggatikan Mori hanafi sebagai Anggota DPRD. Terlihat dalam surat tersebut kemungkinan besar nama Ali Jaharuddin yang akan menggantikannya.

“Sepulang dari Jakarta kami akan verifikasi kembali dalam pleno untuk mengambil keuputasan,” kata Yan Marli

Sebelumnya Partai Gerindra NTB melalui sekretarisnya Ali Alkhairi mengirim langsung surat PAW kepada pimpinan DPRD.

Gerindra tidak ingin kekosongan perwakilan yang ada dalam parlemen sehingga membuat kinerja pengawasan dan perjuangan aspirasi masyarakat oleh partai terganggu.

“Kami meminta fraksi Gerindra untuk mengawal proses ini agar berlangsung sesingkat-singkatnya. Karena kami tidak ingin ada kekosongan, sebab ada konstituen yang harus disampaikan aspirasinya,” pungkasnya Ali. (ADH)

IKLAN

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button