Empat Kelurahan di Mataram Jadi Fokus Intervensi Kemiskinan Ekstrem, DPRD Ingatkan Soal Data dan Transparansi
Mataram (NTBSatu) – Empat kelurahan di Kota Mataram masuk dalam program Kelurahan/Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi NTB.
Keempatnya yakni Kelurahan Jempong Baru, Mandalika, Pagutan Timur, dan Bintaro yang tercatat memiliki jumlah keluarga cukup besar dalam kategori rentan dan miskin.
Data yang dihimpun menunjukkan, Jempong Baru memiliki 1.723 kepala keluarga (KK), Mandalika 1.411 KK, Pagutan Timur 439 KK, dan Bintaro 1.242 KK.
Wilayah-wilayah ini menjadi prioritas intervensi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Selain angka kemiskinan yang masih tinggi, empat kelurahan ini juga menghadapi persoalan stunting, tingginya angka putus sekolah, pengangguran, serta berbagai masalah sosial lainnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, mengingatkan program tersebut harus dikawal secara serius agar tepat sasaran.
“Program ini bagus, tapi jangan sampai salah sasaran. Implementasinya harus efektif dan efisien. Jangan ada konflik kepentingan, apalagi penerima bantuan justru orang-orang terdekat,” tegas Misban, Minggu, 1 Maret 2026.
Ia memastikan DPRD akan turun langsung memantau pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau sudah berjalan, kami akan kawal. Jangan sampai niatnya mengentaskan kemiskinan, tapi praktiknya tidak sesuai harapan,” katanya.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, menilai pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pembaruan data yang akurat dan pemetaan potensi warga.
“Kita tidak bisa pakai pendekatan umum. Data kemiskinan harus diperbarui, lalu identifikasi potensi tiap wilayah dan individu. Jangan seragam,” ujarnya.
Ia mencontohkan program pelatihan teknisi AC yang pernah digagas pemerintah. Menurutnya, pelatihan tersebut baik, namun tidak semua warga memiliki minat atau bakat di bidang yang sama.
“Bagus ada pelatihan teknisi AC, tapi jangan semua diarahkan ke situ. Orang punya minat berbeda-beda. Pemerintah harus jeli melihat potensi terbaik masyarakatnya,” katanya.
Irawan mendorong adanya penelitian atau kajian pendukung agar intervensi benar-benar berdampak jangka panjang.
“Kemiskinan ini harus diputus dari akarnya. Kalau hanya Bansos, bantuan sesaat, tidak akan menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Fakta di Lapangan: Judi Online Picu Warga Turun Kelas
Sementara itu, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengungkap temuan mengejutkan saat proses verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menyebut adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil warga dengan data administratif. Beberapa warga yang seharusnya berada di desil 4 atau 5 justru tercatat di desil 1 atau kategori kemiskinan ekstrem.
“Kami bersyukur ada verifikasi lapangan. Kami menemukan warga yang seharusnya di desil atas, tiba-tiba turun ke desil 1. Setelah ditelusuri, salah satu pemicunya adalah judi online,” ungkap Rudy, Jumat, 20 Februari 2026.
Menurutnya, praktik judi online menggerus ketahanan ekonomi keluarga. Tidak sedikit warga yang terjerat utang hingga akhirnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Ini sebenarnya bukan soal penghasilan kecil. Ada yang penghasilannya cukup, tapi habis karena judi. Akhirnya ekonomi keluarga runtuh,” tandasnya. (*)
