Tambang Rakyat di NTB
-
Pemerintahan
Antisipasi PAD Rp20 Miliar Hangus, Pemprov NTB Kebut Regulasi Retribusi Tambang Rakyat
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedang mempersiapkan draf peraturan terkait…
Read More » -
HEADLINE NEWS
Tambang Rakyat di NTB: Mulai Beroperasi, Belum Bayar Retribusi
Mataram (NTBSatu) – Aktivitas pertambangan rakyat di NTB sebagian sudah mengantongi izin. Namun operasional ini menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan produksi…
Read More » -
Ekonomi Bisnis
Koperasi Pengelola Tambang Rakyat Harus Kantongi Surat Layak Verifikasi Administrasi
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan 60 blok Wilayah Pertambangan Rakyat…
Read More » -
Pendidikan
Akademisi Ummat Ingatkan Tambang Rakyat Ilegal Berpotensi Picu Kerusakan Sungai
Mataram (NTBSatu) – Dosen Program Magister Ilmu Lingkungan dan Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Prof. Joni Safaat Adiansyah, S.T., M.Sc.,…
Read More » -
Pendidikan
Ahli Geologi Ungkap Tambang Rakyat Ilegal akan Terus Ada Selama Permintaan Emas Masih Tinggi
Mataram (NTBSatu) – Ahli geologi dan pertambangan sekaligus Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Syamsul Hidayat Daud, Ph.D, mengungkapkan bahwa praktik…
Read More » -
Pemerintahan
Gubernur Iqbal Tegaskan Legalisasi Tambang Rakyat untuk Awasi Penggunaan Bahan Kimia dan Aliran Uang
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui skema…
Read More » -
Sumbawa
Gubernur Iqbal Dorong IPR di Sumbawa Jadi Contoh Nasional
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan pilot proyek Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Salonong Bukit Lestari Sumbawa…
Read More » -
Pemerintahan
Dokumen Belum Lengkap, Pemprov NTB Tahan IPR untuk 15 Koperasi
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 15 koperasi yang akan mengelola pertambangan rakyat di NTB belum mendapatkan izin operasional (IPR) dari Pemprov…
Read More » -
Pemerintahan
Gubernur Terbitkan Izin Satu Koperasi, Perda Retribusi Belum Direvisi
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk satu koperasi yang akan mengelola…
Read More »









