Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan pilot proyek Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Salonong Bukit Lestari Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Senin, 17 November 2025. IPR Salonong Bukit Lestari Sumbawa menjadi model tambang rakyat beradab untuk menjadi rujukan bagi daerah tambang lain di Indonesia.
Koperasi pengelola tambang telah membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada 3.403 warga dari 29 desa di delapan kecamatan. Serta dalam dua bulan, koperasi tersebut harapannya dapat mencatat pendapatan Rp4,6 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat ekonomi lokal.
Gubernur Iqbal menegaskan, IPR bukan sekadar program legalisasi tambang rakyat. Tetapi, strategi penting untuk menekan kemiskinan ekstrem yang selama ini mengelilingi kawasan tambang.
“Sejelek-jeleknya tambang legal tetap lebih baik daripada tambang ilegal. Kita harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan sosial,” tegasnya.
Ia menyampaikan dua misi utama proyek ini, mewujudkan praktik tambang rakyat yang aman dan beradab dan membangun koperasi yang transparan dan berhasil. Iqbal mencontohkan Sekotong, wilayah kaya emas namun sekelilingnya desa-desa miskin.
Melalui tambang legal dan koperasi yang kuat, manfaat ekonomi mulai mengalir lebih merata kepada warga. Selain fokus pada ekonomi, proyek IPR menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas.
Pemerintah mengatur pengelolaan lubang tambang, limbah, dan dampak sosial agar tidak meninggalkan persoalan bagi generasi mendatang.
“Dengan proyek ini, kita ingin melahirkan praktik tambang rakyat yang beradab. Sekaligus koperasi yang berhasil sambil tetap menjaga lingkungan,” ujar Iqbal.
Ia berharap, keberhasilan IPR di Sumbawa dapat menjadi contoh nasional untuk pengelolaan tambang rakyat legal dan berkelanjutan.
“Semoga model ini direplikasi di seluruh Indonesia dan menjadi inspirasi bagi daerah tambang lain. Apa yang kita lakukan hari ini semoga menjadi amal jariah bagi kita semua,” tutupnya. (*)
