Koperasi Tambang di NTB
-
Pemerintahan
Dokumen Belum Lengkap, Pemprov NTB Tahan IPR untuk 15 Koperasi
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 15 koperasi yang akan mengelola pertambangan rakyat di NTB belum mendapatkan izin operasional (IPR) dari Pemprov…
Read More » -
Pemerintahan
Gubernur Terbitkan Izin Satu Koperasi, Perda Retribusi Belum Direvisi
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk satu koperasi yang akan mengelola…
Read More » -
Lingkungan
Guru Besar Unram Sambut Baik Ide Pertambangan Rakyat Lewat Koperasi: Semua Pihak Harus Dukung, Jangan Lelet
Mataram (NTBSatu) – Skema pemberian hak kepada koperasi untuk mengelola tambang lewat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi NTB, dinilai…
Read More » -
Pemerintahan
Prabowo Siap Sikat Tambang Ilegal, Ancam Ringkus Jenderal TNI-Polri yang Terlibat
Mataram (NTBSatu) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tegas kepada oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal,…
Read More » -
Opini
Tambang Rakyat dan Solusi Kedaulatan Rakyat
Oleh: Suaeb Qury – Wakil Sekretaris Wilayah PW NU Provinsi NTB Di tengah derasnya arus investasi pertambangan berskala besar yang…
Read More » -
Lingkungan
DPD IMM NTB Murka, Izin Koperasi Tambang Dinilai Legalkan Bencana Lingkungan Baru
Mataram (NTBSatu) – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) NTB, menyoroti tajam kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang menerbitkan…
Read More » -
Hukrim
Kejati NTB Pertanyakan Landasan Pemprov Terkait Koperasi Tambang
Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, turut menyoroti pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kepala…
Read More » -
Pemerintahan
PAD Koperasi Tambang Diproyeksikan Rp5 Triliun, Pemprov NTB Prioritaskan Legalitas dan Reklamasi
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini memprioritaskan dua agenda utama dalam sektor pertambangan rakyat. Pertama, pengelolaan reklamasi…
Read More »
