WFH Mulai Hari ini, Wamendagri Bima Arya Minta Publik Viralkan ASN yang Keluar Rumah
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, resmi berjalan mulai hari ini. Pemerintah menerapkan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, sekaligus menekan beban mobilitas pegawai.
Penerapan WFH kini memasuki fase baru. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pengawasan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut memastikan kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya peran publik dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Ia mengajak masyarakat agar aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi selama kebijakan berlangsung.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi pada masing-masing wilayah. Selain itu, warga juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan temuan pelanggaran secara terbuka.
“Kalau tidak, posting aja di media sosial, silakan viralkan tidak apa-apa,” kata Bima Arya, mengutip Kompas.com pada Jumat, 10 April 2026.
Pengawasan Berlapis
Selain melibatkan masyarakat, pemerintah tetap mengoptimalkan sistem pengawasan internal pada setiap instansi. Atasan langsung memiliki peran penting untuk memastikan seluruh ASN menjalankan tugas secara disiplin, meskipun bekerja dari rumah.
Bima Arya menjelaskan, pimpinan daerah maupun kepala dinas dapat melakukan pemantauan sewaktu-waktu. Mereka bisa menghubungi pegawai melalui telepon maupun panggilan video, guna memastikan kehadiran serta aktivitas kerja.
“Kemudian Pak Wali atau Kepala Dinas bisa setiap saat telepon. Tadi bahkan kami video call , untung ada semua kalau tidak adakan pasti ada konsekuensinya jadi pengawasan kan berjenjang secara internal,” tambahnya.
Sistem pengawasan tersebut menunjukkan, WFH tidak berarti memberi kelonggaran tanpa kontrol. Pemerintah tetap menuntut kehadiran aktif ASN melalui berbagai mekanisme, mulai dari absensi digital hingga komunikasi langsung secara real-time .
Dengan pola pengawasan berlapis, pemerintah berharap kebijakan WFH setiap Jumat mampu berjalan efektif. Disiplin ASN menjadi kunci utama, agar tujuan efisiensi serta pengurangan mobilitas dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. (*)
