Polemik Sekda Impor Mencuat Usai Abul Chair Dilantik, Pemprov NTB: Kita Berikan Kesempatan
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Kamis, 9 April 2026.
Abul Chair merupakan kelahiran Sumenep, Jawa Timur. Sebelum menjabat Sekda, ia adalah Kepala BPKP Jawa Timur.
Usai pelantikan, polemik Sekda impor mencuat di publik. Ada yang menyayangkan karena tidak memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi hal tersebut. Juru Bicara, Ahsanul Khalik menyampaikan, penetapan Abul Chair sebagai Sekda NTB merupakan keputusan Presiden langsung.
“Maka sebagai warga negara yang baik mari kita berikan kesempatan, karena Pak Gubernur mengharapkan ada tata kelola keuangan pada pemerintahan provinsi yang baik,” jelas Aka, sapaan Ahsanul Khalik.
Kepala Dinas Kominfotik NTB ini optimis, kehadiran Sekda baru ini bisa membenahi tata kelola birokrasi Pemprov NTB. Terlebih, ujarnya, Abul Chair sudah memiliki banyak pengalaman sebagai birokrat.
“Ke depan Pak sekda nanti insyaAllah mudah-mudahan bisa merubah tata kelola itu. Kemudian kita bisa berlari dengan cepat,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, pelantikan Sekda Abul Chair sudah mengikuti keinginan publik. Di mana menginginkan kursi Sekda definitif ini segera diisi.
“Mari kita memberikan kesempatan dan kita kawal bersama dan dampingi. Kita support (dukung, red) dan dampingi. Saya pikir Pak Sekda yang baru juga pasti bisa diberitahu dan diingatkan apa hal-hal yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini juga menjawab, terkait potensi gelombang penolakan terhadap pelantikan Abul Chair sebagai Sekda NTB. Menurutnya, hal seperti itu merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan bermasyarakat.
“Beliau baru dilantik kita biarkan dia bekerja dulu dengan baik. Persoalan ada gelombang (penolakan) biasa itu. Kapal itu tetap berlayar, meski ada gelombang,” tutupnya.
Perlunya Keseimbangan Fiskal dan Tata Kelola Birokrasi
Usai pelantikan, Abul Chair menegaskan, perlunya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta tata kelola pemerintahan yang baik di tengah berbagai tantangan ke depan.
Ia mengingatkan, fokus pada pertumbuhan tidak boleh mengabaikan aspek tata kelola dan risiko fiskal. “Jangan sampai kita hanya mengejar pertumbuhan, tetapi tata kelola jebol atau risiko fiskal tidak tertangani,” tegasnya.
Ia juga menekankan, perlunya kolaborasi dalam membangun daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci.
“Jangan bercerai-cerai. Ayo kita bersatu. Kita membangun NTB bersama-sama agar menjadi daerah yang hebat dan bermanfaat,” katanya.
Pada periode awal kepemimpinannya, lanjutnya, fokus utama akan diarahkan pada konsolidasi internal birokrasi. Ia menilai, langkah ini penting untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menerjemahkan kebijakan gubernur secara cepat, tepat, dan terukur.
“Sekda itu, selain memang menjaga ritme birokrasi, juga menjadi jembatan antara kebijakan gubernur dengan para pimpinan OPD,” jelasnya.
Ia juga komitmen mendorong terwujudnya visi “NTB Makmur dan Mendunia” melalui penguatan promosi daerah hingga ke tingkat global. Namun dalam hal ini, lanjutnya, visi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat NTB.
“Salah satunya dengan lebih fokus memasarkan NTB ke tingkat dunia. Ini menjadi misi kita semua,” ujarnya. (*)
