Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal buka-bukaan terkait kondisi infrastruktur jalan di NTB. Di mana isu ini sedang hangat jadi pembicaraan, hingga berujung gelombang aksi demonstrasi.
Ia menyampaikan, secara keseluruhan panjang jalan provinsi di NTB kurang lebih 1.500 kilometer. Rinciannya, sekitar 900 kilometer di Pulau Sumbawa dan 600-an kilometer di Pulau Lombok.
“Selama puluhan tahun, kondisi ruas jalan itu tidak pernah mendapatkan perawatan yang memadai. Sehingga, kini memasuki masa kerusakan,” kata Iqbal, Rabu, 29 April 2026.
Saat ini, lanjut Iqbal, terdapat sekitar 172 kilometer jalan provinsi dari total tersebut yang memerlukan perbaikan total. Lebih banyak berada di Pulau Sumbawa.
Ungkap Penyebab Kerusakan Jalan
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menyebutkan, kerusakan sejumlah ruas jalan ini lebih banyak akibat kondisi faktor kerusakan lingkungan. Dulu, katanya, pembangunan jalan-jalan ini dengan kondisi iklim yang berbeda.
Saat itu banjir belum separah sekarang. Akibatnya, hampir seluruh pembangunan jalan provinsi tanpa sistem drainase yang baik dan menggunakan teknologi konvensional berupa aspal biasa.
Namun sekarang, muncul banyak sumber air dadakan akibat erosi di kawasan perbukitan. Ketika musim hujan tiba, air menggenang karena tidak ada saluran pembuangan, lalu menghantam badan jalan hingga menyebabkan jalan bergeser dan rusak.
“Jadi, sebagian besar kerusakan jalan bukan karena beban kendaraan semata. Melainkan karena pergeseran tanah dan air,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk perbaikan ratusan kilometer ruas jalan rusak tersebut membutuhkan biaya besar. Kata Iqbal, jika mengikuti standar konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), per kilometernya membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.
“Artinya, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki jalan rusak mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Dengan kondisi fiskal daerah sekarang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB harus putar otak mencari sumber anggaran lain untuk perbaikan infrastruktur jalan tersebut.
Di Balai Pemeliharaan Jalan, juga memiliki anggaran sangat terbatas. Dalam lima tahun terakhir, anggaran pemeliharaan yang diterima sangat kecil sehingga hanya cukup untuk membayar operasional dasar.
“Peralatan berat pun minim. Di Pulau Sumbawa misalnya, hanya ada satu alat berat dan itu pun rusak,” katanya.
Dengan sejumlah persoalan itu, jelas Iqbal, pihaknya harus aktif melakukan konsolidasi besar-besaran. Kendaraan operasional dari OPD lain dialihkan untuk mendukung perbaikan jalan.
“Kami juga mencari alat berat yang selama ini terbengkalai di berbagai instansi, kemudian diperbaiki dan dimanfaatkan kembali,” katanya. “Tugas kita adalah mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar bisa bekerja secara maksimal,” lanjutnya.
Bentuk Tim Reaksi Cepat
Saat ini, katanya, pemerintah daerah juga sudah mulai meningkatkan anggaran pemeliharaan, melengkapi alat berat, dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). “Kami juga membentuk Tim Reaksi Cepat untuk penanganan jalan rusak. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 24 jam,” ujarnya.
Melalui Tim Reaksi Cepat ini, Pemprov NTB juga sedang membangun sistem pelaporan secara digital. Jika ada laporan jalan rusak, tim langsung bergerak ke lokasi. Namun, bila dalam waktu 24 jam tidak ada tindakan, akan diberikan peringatan.
“Yang ingin kami bangun sebenarnya adalah sistem yang baik dan berkelanjutan. Sebab, siapa pun pemimpinnya nanti, jika sistem sudah berjalan baik, maka pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan,” jelasnya.
Iqbal menegaskan, selama ini, yang paling kurang di pemerintahan adalah persoalan sistem. Karena itu, pihaknya mulai membangun sistem pemeliharaan jalan yang modern. Termasuk menggunakan teknologi stabilizer, yang lebih tahan terhadap air dan jauh lebih murah daripada metode aspal konvensional.
“Teknologi ini sebenarnya sudah lama digunakan di berbagai negara, seperti Australia dan Amerika. Terutama di wilayah dengan kondisi tanah labil, seperti di sebagian wilayah Sumbawa. Dengan teknologi tersebut, biaya perbaikan jalan bisa ditekan hingga setengahnya,” jelasnya.
Kerusakan jalan yang terjadi saat ini merupakan persoalan sistemik, sehingga penyelesaiannya juga harus sistemik. Karenanya, tidak bisa hanya bersifat reaktif atau sekadar tambal sulam.
“Karena itu, kami menyiapkan sistem, alat, SDM, dan anggaran secara menyeluruh agar proses perbaikan dapat berjalan lebih baik ke depan,” katanya. (*)
