Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, S.E., M.Comm., meninjau kondisi Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) sekaligus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo, Kelurahan Oi Mbo, Kota Bima, Rabu, 29 April 2026.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung situasi pengelolaan sampah yang terus menghadapi tekanan, akibat peningkatan volume produksi harian.
Mori Hanafi mengamati kondisi lapangan dan menyoroti kapasitas TPA Oi Mbo yang semakin terbatas. Lonjakan jumlah sampah membuat daya tampung tidak lagi mampu mengimbangi kebutuhan.
Situasi ini menuntut langkah strategis, melalui penguatan infrastruktur persampahan yang lebih modern dan terintegrasi agar pengelolaan berjalan efektif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima telah menyiapkan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjawab persoalan sampah perkotaan secara menyeluruh dengan dukungan pendanaan pada Tahun Anggaran 2027.
Mori Hanafi menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dukungan pusat, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menilai, kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis, seperti legalitas lahan, kelengkapan dokumen perencanaan, dan administrasi, guna memastikan program pembangunan dapat direalisasikan secara optimal,” ungkapnya.
Kolaborasi Jadi Penentu
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Mori Hanafi dalam mendorong percepatan penanganan persoalan sampah. Ia menekankan, pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat agar sistem pengelolaan dapat berkembang lebih baik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam mengawal kebutuhan daerah di tingkat pusat. Pemerintah Kota Bima berharap sinergi ini terus berlanjut agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, persoalan sampah menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian serius serta kolaborasi lintas sektor. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat memegang peran penting, dalam mempercepat realisasi program.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memaparkan produksi sampah mencapai sekitar 80 ton setiap hari. Namun, pengelolaan baru mencakup sebagian dari total volume tersebut. Kondisi ini mendorong kebutuhan peningkatan sarana serta pengembangan sistem pengolahan terpadu yang lebih optimal.
Kunjungan ini memperkuat langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan.
Pemerintah mengharapkan upaya tersebut mampu menghadirkan lingkungan Kota Bima yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (*)
