Mori Hanafi Kritik Pedas Bendungan di NTB Tidak Berfungsi: Rezim Lama itu Jahat
Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil NTB 1, Mori Hanafi, mengangkat kembali persoalan besar terkait sejumlah bendungan di NTB yang gagal menghasilkan manfaat nyata.
Ia menegaskan berbagai bendungan di wilayah NTB hanya berdiri tanpa dukungan jaringan irigasi sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaat optimal dari investasi besar negara.
“Hampir semua bendungan yang dibangun di era pak Jokowi enggak habis dipakai sampai sekarang. Enggak berfungsi karena tidak ada jaringan irigasinya,” ungkapnya, mengutip Youtube TVR Parlemen, Selasa, 18 November 2025.
Mori mencontohkan Bendungan Rababaka Kompleks yang mencakup Bendungan Tanju dan Mila. Ia menyebut kedua bendungan itu terus menghadapi persoalan serupa, mulai dari saluran irigasi yang tak tersedia hingga masalah lahan yang muncul sejak awal pembangunan.
Padahal negara sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk megaproyek tersebut. Mori menilai kondisi itu muncul karena pemerintah pada periode sebelumnya hanya fokus membangun fisik proyek tanpa menyelesaikan tahap lanjutan.
Ia mengingatkan pembangunan bendungan tersebut mulai berjalan sejak 2013 dengan anggaran sekitar Rp1 triliun. Bendungan itu berdiri di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Dompu, dengan rencana pengairan sekitar 4.000 hektare lahan pertanian.
Jokowi kemudian meresmikan bendungan itu pada 30 Juli 2018 saat Bambang Yasin masih menjabat sebagai Bupati Dompu.
Mori Soroti Kesalahan Perencanaan dan Pendekatan Proyek
Mori Hanafi kemudian mengungkap alasan utama yang menurutnya membuat banyak bendungan di NTB gagal berfungsi. Ia menilai pemerintahan sebelumnya hanya mengejar pembangunan tanpa mempertimbangkan fungsi lanjutan, terutama irigasi. Ia menjelaskan pola kerja seperti itu hanya mengejar aktivitas proyek, bukan manfaat untuk rakyat.
“Menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat. Pendekatannya pendekatan proyek,” tegasnya.
Mori Hanafi kemudian menyoroti fakta bahwa banyak bendungan era Jokowi tidak beroperasi optimal. Ia menyebut persoalan utama terletak pada absennya jaringan irigasi.
Ia kemudian meminta pemerintah lebih selektif sebelum merencanakan pembangunan bendungan baru. Menurutnya, setiap bendungan harus memberikan nilai ekonomi seperti pengendalian banjir, perikanan, pariwisata, hingga pemanfaatan untuk SPAM.
“Ke depannya, pak menteri harus selektif, karena bendungan itu mahal. Bayangkan bendungan Tanju habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah,” tambahnya.
Mori kemudian mengingatkan risiko biaya besar untuk membangun irigasi tambahan serta pemeliharaan akibat sedimentasi tinggi. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah mengelola 15 bendungan yang sedang berjalan saat ini. (*)
