IPR di ntb
-
Politik
Perda IPR NTB Masuk Tahap Drafting, Dewan: Usaha Tambang yang Masih Bandel Ditindak Saja
Mataram (NTBSatu) – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) saat ini…
Read More » -
Pemerintahan
Pemprov NTB Tegaskan IPR Bukan Sekadar Izin, tapi Soal Lingkungan dan Keselamatan
Mataram (NTBSatu) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat jatah mengelola sebanyak 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tersebar di…
Read More » -
Pemerintahan
BPK Soroti IPR NTB, Dokumen Reklamasi dan Perda Retribusi Belum Tuntas
Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di NTB. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),…
Read More » -
Pemerintahan
IPR Mandek, Perda dan Lahan Belum Beres
Mataram (NTBSatu) – Hingga tahun 2025 berakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tak kunjung menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi koperasi…
Read More » -
Pemerintahan
Gubernur Iqbal Tegaskan Legalisasi Tambang Rakyat untuk Awasi Penggunaan Bahan Kimia dan Aliran Uang
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui skema…
Read More » -
Sumbawa
Gubernur Iqbal Dorong IPR di Sumbawa Jadi Contoh Nasional
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan pilot proyek Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Salonong Bukit Lestari Sumbawa…
Read More » -
Ekonomi Bisnis
Kapolda NTB Gelar Panen Raya Emas Perdana di Sumbawa, Kapolri dan Menkop Dijadwalkan Hadir
Mataram (NTBSatu) – Langkah Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan untuk menyejahterakan masyarakat melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikelola…
Read More » -
Pemerintahan
Dokumen Belum Lengkap, Pemprov NTB Tahan IPR untuk 15 Koperasi
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 15 koperasi yang akan mengelola pertambangan rakyat di NTB belum mendapatkan izin operasional (IPR) dari Pemprov…
Read More » -
Pemerintahan
Gubernur Terbitkan Izin Satu Koperasi, Perda Retribusi Belum Direvisi
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk satu koperasi yang akan mengelola…
Read More » -
Pemerintahan
Empat Blok WPR di NTB Masuk Kawasan Hutan
Mataram (NTBSatu) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB mencatat, sebanyak empat blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di…
Read More »
