Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp1,83 triliun dalam APBD 2025, atau sekitar 32,1 persen dari total belanja daerah.
Angka ini jauh melampaui batas minimal 20 persen yang Undang-undang (UU). Namun, ironisnya, masih banyak warga NTB yang tidak memiliki ijazah.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, sekitar 16,87 persen penduduk NTB usia 15 tahun ke atas tidak menyelesaikan pendidikan menengah.
Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli Ernanda, menyoroti ketimpangan ini.
“Anggaran besar bukan jaminan kualitas pendidikan meningkat. Jika penggunaannya tidak transparan dan lebih banyak habis untuk kepentingan birokrasi, wajar kalau banyak warga yang tidak mendapat akses pendidikan yang layak,” tegasnya, Jumat, 7 Februari 2025.
Lebih dari 67,7 persen anggaran pendidikan justru tersedot untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Sementara, hanya 29,9 persen atau Rp560,89 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk Program Pengelolaan Pendidikan.
Kesenjangan ini berdampak langsung pada minimnya fasilitas, buruknya infrastruktur sekolah, dan rendahnya kualitas pembelajaran.
Korupsi Dana Pendidikan
Tidak hanya soal ketimpangan alokasi anggaran, dugaan korupsi juga mencoreng dunia pendidikan NTB.
Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB tahun anggaran 2023 senilai Rp42 miliar.
Dana yang seharusnya untuk meningkatkan mutu pendidikan justru dugaannya jadi bahan korupsi oknum pejabat.
Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK).
“Ini ironi. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk ‘bermain’ dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan,” seru Ramli.
Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit.
Kini, masyarakat menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini.
Tanpa tindakan tegas, dunia pendidikan NTB akan terus terpuruk, dan anggaran triliunan hanya akan menjadi ajang bancakan para pejabat.
“Jika praktik korupsi dan ketimpangan anggaran terus kita biarkan, NTB akan terus terjebak dalam lingkaran krisis pendidikan,” pungkas Ramli. (*)
