Mataram (NTBSatu) – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, memberi atensi terhadap maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kampus maupun pondok pesantren.
Isvie mengaku, tengah berkoordinasi dengan pimpinan Universitas Mataram (Unram) untuk meminta penjelasan, sekaligus memastikan proses penanganan berjalan serius.
“Hari ini saya bertemu rektor, wakil rektor dan bertemu Dekan FHISIP. Tidak bisa kita biarkan hal ini terjadi dengan dalih-dalih yang tidak masuk akal. Termasuk juga yang terjadi pada pondok pesantren,” ujar Isvie, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurutnya, lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Posisi dosen, guru, maupun pimpinan lembaga tidak boleh digunakan untuk menekan atau mengeksploitasi pihak yang lebih lemah.
Angka Korban Terus Bertambah
Sebagai perempuan yang memimpin lembaga legislatif NTB, Isvie mengaku sedih melihat banyaknya korban kekerasan seksual dalam waktu singkat. Data yang ia terima menunjukkan, sedikitnya 64 perempuan menjadi korban pencabulan sepanjang dua bulan terakhir.
“Sedih kita jadi perempuan. Korban sudah banyak. Jangan hanya pada pesantren, pada kampus juga terjadi. Dalam dua bulan terakhir ada 64 perempuan yang menjadi korban pencabulan,” ujarnya.
Ia menilai, angka tersebut hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau khawatir mendapat tekanan dari lingkungan sekitar.
“Tak bermoral total semua ini. Saya minta maaf kalau terbawa emosi, tetapi persoalan ini tidak bisa dianggap biasa,” katanya.
Kampus dan Pesantren Jadi Sorotan
Sejumlah kasus yang mencuat belakangan memperlihatkan ancaman kekerasan seksual masih menghantui lingkungan pendidikan. Selain laporan pelecehan verbal yang menyeret dua dosen FHISIP Unram, aparat penegak hukum juga menangani beberapa kasus yang melibatkan oknum pengajar maupun pimpinan pondok pesantren di Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Kasus-kasus tersebut memicu kekhawatiran publik, karena terjadi pada institusi yang seharusnya membentuk karakter, moral, dan masa depan generasi muda.
Isvie memastikan, DPRD NTB tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen mengawal penguatan regulasi perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong langkah pencegahan yang lebih efektif.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran agar ruang pendidikan bebas dari predator seksual dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Saya ikut berkampanye dan berkomitmen mengawal aturan yang lebih baik untuk kebaikan kita bersama. Tidak boleh ada lagi pencabulan, tidak boleh ada pemerkosaan. Jangan lagi perempuan menjadi objek seksual dengan dalih ilmu apa pun maupun atas nama agama,” pungkasnya. (*)
