Mataram (NTBSatu) – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, mulai merapikan struktur organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Mereka menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-NTB, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam agenda tersebut, DPW PPP NTB menetapkan Muhali sebagai Ketua DPC PPP Lombok Barat. Legislator Lombok Barat itu akan memimpin partai berlambang Ka’bah untuk masa bakti mendatang.
DPW PPP NTB menyerahkan SK langsung kepada seluruh ketua dan sekretaris DPC yang telah menyelesaikan Musyawarah Cabang (Muscab). Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, memimpin prosesi tersebut bersama Sekretaris DPW PPP NTB, Hj. Sitti Ari.
Muhali akan menjalankan roda organisasi bersama Muhammad Munip sebagai sekretaris. Sementara, Silahturahmi akan mengelola posisi bendahara DPC PPP Lombok Barat.
Usai menerima mandat tersebut, Muhali langsung menyiapkan agenda konsolidasi internal. Ia ingin seluruh pengurus bergerak cepat menyusun langkah organisasi.
“Setelah pembagian SK oleh DPW NTB, tentu kami akan langsung mengumpulkan Pengurus Harian untuk membahas berbagai agenda yang memang sudah ada di depan mata. Misalnya, persiapan pelantikan yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum kami, yaitu Pak Mardiono, yang sekaligus merupakan Utusan Khusus Presiden,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Selain pelantikan, DPC PPP Lombok Barat juga akan mempercepat pembentukan struktur partai hingga tingkat kecamatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan mesin partai di tingkat akar rumput.
“Muscab juga akan kami laksanakan secara serentak untuk menetapkan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di seluruh wilayah Kabupaten Lobar,” imbuhnya.
Ketua DPW PPP NTB Minta Kader Akhiri Perdebatan
Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, meminta seluruh kader mengakhiri perbedaan yang muncul selama proses Muscab. Ia mengajak seluruh pengurus fokus memperkuat partai menghadapi agenda politik mendatang.
“Artinya mari kita membesarkan partai ini dengan bersatu padu. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Mari kita fokus bekerja,” tegasnya kepada wartawan, Kamis, 4 Juni 2026.
Muzihir juga memerintahkan seluruh DPC yang telah menerima SK untuk segera menuntaskan pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan.
“Saya juga perintahkan untuk segera musancab kepada seluruh DPC yang sudah menerima SK,” katanya.
Menurut Muzihir, PPP NTB saat ini berada dalam kondisi kondusif. Ia menilai seluruh proses administrasi dan kepengurusan partai telah berjalan sesuai aturan organisasi.
“Internal kami dalam kepengurusan tidak ada persoalan. Yang Akri persoalkan hanya dia tidak mengakui tanda tangan wakil sekjen,” ujarnya.
Ia juga menegaskan legalitas kepengurusan DPW PPP NTB memiliki dasar hukum yang kuat.
“Keabsahan kami tertuang dalam AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa tanda tangan bisa dilakukan oleh ketua umum dan wakil sekjen apabila sekjen tidak bisa menandatangani,” tutupnya. (*)
