Lombok Barat (NTBSatu) – DPRD Provinsi NTB dan DPRD Lombok Barat (Lobar), mulai memperkuat sinergi pengawasan pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sejumlah proyek strategis di Lobar, mulai dari penataan kawasan Senggigi hingga pembangunan jalan menjadi perhatian dalam pertemuan Komisi IV DPRD NTB dengan Komisi III DPRD Lobar di ruang rapat Fraksi DPRD Lobar, Senin, 18 Mei 2026.
Pertemuan tersebut tidak sekedar agenda koordinasi biasa. Kedua lembaga legislatif menyoroti, perlunya sinkronisasi program pembangunan. Tujuannya, agar kebijakan provinsi dan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan infrastruktur.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco mengatakan, DPRD provinsi perlu mendengar langsung persoalan dan kebutuhan daerah. Agar program Pemprov NTB di tingkat kabupaten benar-benar tepat sasaran.
“Sebagai DPRD provinsi tentunya juga harus mendengarkan aspirasi teman-teman DPRD Kabupaten. Agar realisasi program-program provinsi di tingkat kabupaten bisa tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 18 Mei 2026 selepas rapat.
Menurutnya, Lobar menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan sektor pariwisata NTB. Karena itu, sejumlah fasilitas penunjang dinilai perlu segera dibenahi, khususnya di kawasan Senggigi.
“Berkaitan dengan Lobar ini sendiri, kami dari DPRD Provinsi memang konsen ke beberapa hal, seperti penunjang pariwisata kita yang ada di sini. Sebagaimana RPJMD Gubernur Iqbal juga yang terkait NTB Mendunia karena pariwisata,” kata Ketua Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB ini.
Soroti Kondisi Pelabuhan Senggigi
Ia menyoroti, kondisi kawasan pelabuhan Senggigi yang dinilai belum ditunjang infrastruktur memadai. Padahal, kawasan tersebut mulai dioptimalkan sebagai salah satu titik penggerak wisata.
“Salah satunya adalah keberadaan pelabuhan yang ada di Senggigi. Nah, sekarang ini Lobar sudah berusaha mengoptimalisasi keberadaan pelabuhan ini. Tetapi yang kami lihat penunjangnya masih belum sempurna seperti tempat parkir, jalan masuk dan tempat lainnya,” jelas Hasbullah.
Menurutnya, sinkronisasi antara Pemprov NTB dan Pemkab Lobar menjadi penting karena sejumlah aset penunjang wisata di Senggigi juga berada di bawah kewenangan provinsi. Termasuk, Pasar Seni Senggigi.
Penjelasan DPRD Lombok Barat
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi menyebut, kunjungan tersebut menjadi langkah awal memperkuat kemitraan pengawasan pembangunan strategis di Lombok Barat.
“Mereka mengajak kami agar ada sinkronisasi kebijakan antara kabupaten dan provinsi. Kedua, masalah kemitraan antara kami yang di Komisi III DPRD Lobar dengan Komisi IV DPRD NTB agar lebih kuat untuk mengawasi masalah proyek strategis provinsi di Lobar seperti jalan, pelabuhan dan sebagainya,” ujarnya, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, DPRD Lobar juga mendorong percepatan sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mendesak. Salah satunya, pembebasan jalur Soekarno – Hatta di kawasan Baital Atiq menuju arah Timur.
“Kalau dari penekanan kami, mulai dari pembebasan jalan Soekarno – Hatta di Baital Atiq menuju Timur harus kita segera selesaikan. Kami minta ke Komisi IV DPRD NTB agar membahas pembangunan jalan ini nanti di 2027,” jelas legislator dari PKB tersebut. (Zani)
