Mataram (NTBSatu) – Serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB dinilai masih rendah hingga semester I tahun 2026. Catatan ini juga menjadi sorotan DPRD NTB beberapa hari lalu.
Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pembentukan Struktur Organisasi dan Kata Kerja (SOTK) membuat sejumlah jabatan strategis di awal-awal belum terisi penuh.
Kondisi itu menjadi salah satu penghambat pelaksanaan kegiatan karena setiap bidang belum memiliki pejabat yang bertanggung jawab.
“Awal SOTK baru, pejabat kami belum terisi sehingga pelaksanaan kegiatan ikut melambat,” katanya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut hanya terjadi pada masa transisi. Setelah mulai menjabat pada 9 April 2026, pihaknya langsung menyusun perangkat pelaksana kegiatan dan mempercepat seluruh proses administrasi.
Meski demikian, Kusuma mengungkapkan, saat ini, seluruh paket konstruksi telah memasuki tahap kontrak. Bahkan, beberapa pekerjaan sudah selesai sehingga pelaksanaan kegiatan kembali berjalan normal.
“Kontrak konstruksi kami sudah selesai dan pekerjaan sudah berjalan,” ujarnya.
Ia optimistis, percepatan itu akan mendongkrak realisasi anggaran pada triwulan ketiga. Ia menargetkan serapan anggaran mencapai 60 hingga 70 persen pada September dan terus meningkat hingga Oktober.
“Target kami September sudah 60 sampai 70 persen,” ucapnya.
Kelola Seribu Paket Pekerjaan pada 2026
Ia juga mengungkapkan, Dinas PUPRPKP mengelola sekitar seribu paket pekerjaan pada 2026. Bidang perumahan dan kawasan permukiman atau eks Dinas Perkim mendominasi jumlah paket tersebut, terutama pembangunan jalan lingkungan, prasarana lingkungan, dan infrastruktur kawasan permukiman.
Menanggapi kekhawatiran percepatan proyek berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, Kusuma memastikan pihaknya menjadikan evaluasi proyek tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan pelaksanaan tahun ini.
Menurutnya, pihaknya lebih dulu memastikan waktu pelaksanaan cukup agar kontraktor tidak bekerja terburu-buru. Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan peran pengawas, konsultan, serta memperketat proses perencanaan, pemilihan material, hingga tenaga kerja.
“Kami perkuat pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” katanya.
Ia menilai, waktu pelaksanaan proyek tahun ini masih memadai. Sebagian besar pekerjaan hanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga dua setengah bulan sehingga target penyelesaian pada September hingga Oktober masih realistis.
Kusuma juga menepis kekhawatiran keterlambatan realisasi seperti yang pernah terjadi pada sektor perumahan dan permukiman pada 2025.
Menurutnya, seluruh kontrak konstruksi telah berjalan pada Agustus sehingga pekerjaan masih memiliki waktu yang cukup untuk selesai sesuai jadwal.
Selain mengawal proyek infrastruktur, pihaknya juga akan mulai memperbaiki kondisi gedung pemerintahan. Kusuma mengatakan pihaknya telah melaksanakan rehabilitasi ringan pada delapan kantor OPD tahun ini.
Ia menjelaskan rehabilitasi tersebut berfokus pada perbaikan ringan terhadap kondisi bangunan agar tetap layak digunakan.
Program itu juga menjadi bagian dari tindak lanjut hasil pemantauan pemerintah terhadap kondisi kantor-kantor OPD di lingkungan Pemprov NTB.
“Kami sudah menangani delapan kantor dengan rehabilitasi ringan tahun ini,” katanya. (*)
