Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menjawab sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB terkait lonjakan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Rp40 miliar.
Iqbal menyampaikan penjelasan tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD TA 2026 di Mataram, Rabu, 16 September 2026.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKS soal kenaikan anggaran bansos sebesar Rp40 miliar, Iqbal menegaskan, pihaknya tidak menambah anggaran baru secara mendadak. Peningkatan tersebut murni hasil realokasi dari pos Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Belanja Bantuan Sosial.
“Peningkatan belanja bantuan sosial ini terjadi karena kami mengalihkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya Terintegrasi,” kata Iqbal, Rabu, 16 September 2026.
Iqbal memastikan, tidak membagikan dana puluhan miliar itu dalam bentuk bantuan konsumtif. Pemerintah menyalurkan bansos melalui transfer aset produktif kepada warga di desil 1 hingga desil 4. Prioritas utamanya masyarakat miskin ekstrem.
“Melalui intervensi ini, kami berharap masyarakat miskin ekstrem bisa meningkatkan pendapatan dan kapasitas usahanya. Kami menargetkan peningkatan belanja bansos ini berkontribusi nyata menekan angka kemiskinan ekstrem di NTB,” tambahnya.
Defisit APBD Sebesar Rp369,6 Miliar
Selain menjelaskan dana bansos, mantan Duta Besar RI untuk Turki ini juga menjawab kekhawatiran Fraksi PKS mengenai pembengkakan defisit APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp369,6 miliar. Ia menjamin kondisi keuangan daerah saat ini masih berada dalam batas aman.
Iqbal menjelaskan, akumulasi kebutuhan belanja prioritas daerah dan penyelesaian kewajiban pemerintah yang belum seimbang dengan laju pertumbuhan pendapatan menjadi pemicu utama timbulnya defisit ratusan miliar tersebut.
“Defisit ini masih berada dalam batas kemampuan pembiayaan daerah. Kami menutupnya menggunakan pembiayaan neto, yaitu memanfaatkan selisih penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025,” jelasnya.
Guna menjaga kestabilan anggaran, Iqbal berjanji akan memperketat pengendalian belanja daerah agar alokasi pembiayaan tetap berfokus pada program-program produktif. Iqbal juga terus memperhitungkan pos dana terikat, kewajiban jangka pendek, serta pembayaran pokok dan bunga utang agar tidak membebani APBD pada masa mendatang. (Japriani)
