Ratusan Miliar Dana Bagi Hasil Pemprov NTB Belum Ditransfer Pusat
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Besarannya, sekitar Rp600 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim menyampaikan, DBH yang belum ditransfer itu dari tiga tahun lalu. Yaitu, 2023 hingga 2025.
“DBH kita yang belum disalurkan (Pemerintah Pusat) ke daerah itu juga belum ditransfer. Nilainya sekitar Rp600 miliar. Itu belum masuk,” jelas Nursalim, Senin, 18 Mei 2026.
DBH ini, lanjutnya, bersumber dari berbagai sektor. Salah satunya, sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
“Nah kalau itu masuk 30 persen saja, alhamdulillah,” ujarnya.
Mengenai kapan DBH ratusan miliar ini bakal Pemprov tagih, Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengaku, akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Memastikan DBH ratusan miliaran ini segera masuk ke khas daerah.
“Kita berkoordinasi dulu. Mudah-mudahan kebijakan keuangan negara bagus, maka mungkin akan bisa masuk,” ungkapnya.
DBH PT AMNT Turun
Ia optimis, jika DBH itu cair setidaknya bisa menutupi kekurangan dana bagi keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Di mana tahun ini mengalami penurunan, karena berkurangnya produksi perusahaan tambang itu.
Di sisi lain, lanjutnya, Pemprov NTB terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal saat ini. Salah satu upayanya, yakni percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Di mana dinilai bisa dimaksimalkan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita optimis, kita akan maksimalkan, paling tidak tidak ada yang berkurang lah dari aspek belanja,” jelasnya.
Disinggung soal kondisi keuangan daerah saat ini, Nursalim mengaku, secara umum tetap stabil dan tidak mengalami persoalan serius. Meski sebelumnya terjadi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun.
Nursalim juga menjawab perihal realisasi PAD NTB masih jauh dari target. Menurutnya, belum masuknya sejumlah pendapatan dari beberapa sektor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian PAD.
“Hanya itu saja penyebabnya. Karena ada yang belum masuk seperti PT AMNT,” katanya. (*)




