Jakarta (NTBSatu) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Senin, 8 Juni 2026 sore.
Salah satu agenda pelantikan tersebut adalah pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kemudian, Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden.
Prasetyo menjelaskan, pelantikan tersebut bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan. Nanti janjinya juga akan bersamaan, pengambilan sumpah posisi, bersamaan dengan Pimpinan Badan Gizi Nasional, yaitu Bapak Said Iqbal. Presiden Prabowo meminta dia untuk membantunya berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo, mengutip CNNIndonesia, Senin, 8 Juni 2026.
Selain agenda pelantikan, Presiden Prabowo juga akan menerima surat kepercayaan dari para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat yang bertugas di Indonesia.
Menurut Prasetyo, sebanyak delapan duta besar akan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden dalam upacara resmi di Istana.
“Penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat. Yang memang sebenarnya sudah ada rencana, ini mungkin masalah waktu. Kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan, maka acara tersebut kita laksanakan pada hari ini,” ujarnya.
Dalam pelantikan tersebut, Nanik S Deyang resmi menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Presiden juga menunjuk dua Wakil Kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Pergantian kepemimpinan di BGN setelah Dadan Hindayana tidak lagi menjabat. Sehari setelah pencopotannya, Dadan dan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Status tersangka juga ditetapkan terhadap dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Ia berharap, pelantikan pejabat baru tersebut dapat memperkuat kinerja pemerintahan, termasuk pelaksanaan program strategis nasional di bidang gizi serta peningkatan perhatian terhadap isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. (*)
