Mataram (NTBSatu) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyiapkan insentif fiskal yang mencapai Rp1 triliun pada 2026. Tujuannya, untuk kinerja daerah terbaik berbasis regional melalui Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penghargaan diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki performa terbaik di masing-masing wilayah.
Daerah peringkat pertama memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar dari anggaran Kemendagri.
“Kita melakukan kegiatan seperti ini 18 kali. Anggarannya lebih kurang Rp50 sampai Rp60 miliar insentif fiskal dalam setiap kegiatan itu. Sehingga kalau 18 kali, lebih kurang Rp1 triliun,” ujarnya pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di NTB, Selasa, 19 Mei 2026.
Total 18 kali kegiatan tersebut akan berlangsung dalam tiga gelombang hingga November 2026. Dengan kategori penilaian yang berbeda di setiap putarannya.
Penilaian menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari BPS dan Kemendagri. Beberapa indikator penilaian, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), creative financing, pengentasan pengangguran, kemiskinan, hingga penanganan stunting.
Selain itu, pemerintah memastikan proses penilaian secara terbuka dan berbasis data resmi agar hasilnya lebih objektif.
Kompetisi terbagi ke dalam beberapa regional seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, Nusa Tenggara, Jawa-Bali, hingga Papua. Untuk wilayah Nusa Tenggara, kompetisi melibatkan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Tiro menyebut, program ini bertujuan menciptakan iklim kompetitif antar daerah sekaligus memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi. Pemerintah juga ingin memotivasi daerah yang belum optimal, agar meningkatkan kinerja pelayanan publiknya.
Dukungan Komisi II DPR RI
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya mendukung penuh anggaran insentif fiskal tersebut sejak pembahasan RAPBN 2026. Ia menilai, pemerintah daerah saat ini membutuhkan dukungan pembiayaan di tengah kondisi APBD yang penuh tantangan.
“Komisi II DPR RI sejak awal, ketika pembahasan RAPBN tahun 2026, memberikan apresiasi dan persetujuan terhadap anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun,” ujar politisi Nasdem tersebut.
Ia juga mengusulkan, agar ke depan terdapat kategori khusus terkait pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterlibatan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi penting dalam menjalankan program strategis nasional di daerah. (Arum)
