Politik

6.000 Unit Rumah di NTB Ditargetkan Diperbaiki Melalui Program BSPS 2026

Lombok Barat (NTBSatu) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di NTB, mencapai lebih dari 6.000 unit rumah.

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi menyebut, jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat daripada tahun sebelumnya.

“Yang kita usulkan masuk NTB, dari saya saja itu sekitar 1.600-an. Tetapi, pemerintah menambahkan untuk jatah masing-masing kabupaten. Jadi total yang masuk ke NTB ini ada lebih dari 6.000 rumah,” ujarnya pada Selasa, 19 Mei 2026.

IKLAN

Pada 2025 lalu, jumlah bantuan hanya sekitar 600 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan.

Program tersebut tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB. Dengan, penyesuaian berdasarkan usulan daerah dan anggota DPR RI.

Proses pengerjaan BSPS tahun ini mulai pada 25 Mei 2026. Abdul menargetkan, proses pembangunan dapat selesai dalam waktu dua bulan.

IKLAN

Terkait pembangunan perumahan di wilayah padat seperti Kota Mataram dan Lombok Barat, ia menegaskan pentingnya mematuhi aturan tata ruang.

“Kami berharap, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) tetap dihormati dalam rencana pembangunan kita. Sehingga, tidak ada yang dikorbankan. Baik sektor pertaniannya atau sektor yang lainnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti, perlunya mencari titik temu dalam penyediaan lahan dan pembangunan rumah. Hal itu penting agar kebutuhan backlog perumahan dapat terpenuhi, tanpa merugikan masyarakat maupun pengusaha.

Politisi PKS itu juga menyebut, program BSPS mengalami lonjakan anggaran hampir 10 kali lipat pada tahun ini. Dari total anggaran perumahan sekitar Rp10 triliun secara nasional, sekitar Rp8,9 triliun khusus untuk program BSPS.

Menurut data, jumlah rumah tidak layak huni di NTB mencapai sekitar 509 ribu unit. Sementara itu secara nasional, pemerintah baru mampu menganggarkan sekitar 400 ribu unit bantuan rumah pada tahun ini.

Ia berharap, porsi bantuan BSPS terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, program tersebut sangat masyarakat butuhkan karena hampir 90 persen anggarannya langsung untuk kepentingan rakyat. (Arum)

Artikel Terkait

Back to top button