Lombok Barat (NTBSatu) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian berkunjung ke Lingsar, Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Mereka kaget melihat kondisi rumah kumuh yang kondisinya parah.
Sebagai informasi, kunjungan kedua menteri Kabinet Merah Putih ini untuk meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Geria, Kecamatan Lingsar. Hadir dalam kunjungan itu, tiga kepala daerah: Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Laka Lena; Gubernur Maluku, Hendrik Lewarissa; dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Saat mendekati rumah, Menteri PKP, Maruarar Sirait menemukan sejumlah kerusakan pada bagian dinding, lantai, hingga atap yang bocor. Ia menilai, kondisi bangunan itu sudah tidak aman dan membutuhkan penanganan segera.
“Semuanya parah, lantainya nggak jelas, dindingnya sudah bolong-bolong, atapnya bocor,” tegasnya.
Menurutnya, rumah tersebut melewati kategori rusak berat dan layak menjadi prioritas penerima bantuan BSPS. Selain itu, kondisi rumah tersebut juga terlihat jauh berbeda daripada rumah lain di sekitar lokasi.
Rumah warga tersebut sebelumnya diusulkan Anggota Komisi V DPR RI, H. Abdul Hadi untuk mendapatkan program BSPS. Usulan tersebut kemudian diverifikasi tim pendamping dan pihak Balai Perumahan.
“Kita ini namanya teliti. Pak Hadi, bapak ini teliti bisa melihat. Dan ini, dilihat dari kesenjangan mencolok perbedaannya,” kata Maruarar kepada Abdul Hadi.
Eks politisi PDIP ini menilai, proses penentuan penerima bantuan secara teliti. Sarannya, rumah warga yang terpilih mendapat program, harus benar-benar memenuhi kriteria penerima program BSPS.
Ajak Warga Gotong Royong
Pada program BSPS di Lombok Barat ini, turut melibatkan masyarakat. Pendamping bertugas menggalang dukungan dan gotong royong dari warga sekitar.
Bentuk dukungan masyarakat melalui bantuan tenaga kerja, material bangunan, hingga bantuan dana. Keluarga penerima bantuan juga ikut memberikan material berupa batu untuk fondasi rumah.
Maruarar Sirait menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan BSPS. Ia menilai, konsep gotong royong dapat membantu mempercepat proses pembangunan rumah warga.
Pada kesempatan sama, pendamping program melaporkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan BSPS di NTB. Efisiensi melalui konsep “tender rakyat” dalam pembelian material bangunan.
Kelompok Beriuk Sadar yang beranggotakan 13 orang, berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp25,2 juta. Total anggaran mencapai Rp227,5 juta dengan efisiensi sekitar 11,08 persen.
Sebagai gambaran, efisiensi serupa juga terjadi di NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Salah satu faktornya, kesadaran toko bangunan untuk memberikan harga relatif murah kepada penerima bantuan. Hal ini semakin meningkat daripada tahun sebelumnya.
Muarar menjelaskan kepada warga, anggaran BSPS sekitar Rp8 triliun atau sekitar 80 persen dari anggaran kementerian..
“Anggaran kementerian perumahan itu Rp10 triliun. Rp8 triliun lebih itu untuk bedah rumah rakyat. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat. Dari 100 persen, 80 persen lebih untuk bedah rumah rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Mulai 25 Mei 2026
Pemerintah menjadwalkan pembangunan rumah mulai pada 25 Mei 2026. Target proses pembangunan selesai pada 31 Juli 2026, atau sekitar dua bulan pengerjaan.
Pemerintah berharap, rumah baru nantinya dapat memberikan kenyamanan dan kehidupan lebih baik bagi warga.
“Bapak, ibu pasti senang dapat bantuan dari pemerintah. Semoga nanti setelah dibedah rumah ini, dapat rumah layak huni. Bapak, ibu lebih bisa punya kesempatan berkumpul dengan keluarga,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam dialog bersama penerima bantuan, pemerintah memastikan warga merasa terbantu dengan program tersebut. Penerima bantuan sendiri mengaku, baru pertama kali mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah, meski sudah 20 tahun tinggal di sana. (Arum)
