Lombok Barat (NTBSatu) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menilai, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah berada di jalur yang baik. Khususnya, dalam pengendalian belanja pegawai.
Penilaian itu Bima Arya sampaikan usai menghadiri acara bedah buku di Gedung FHISIP Universitas Mataram, Selasa, 19 Mei 2026. Ia menyebut, persentase belanja pegawai Lombok Barat yang berada di angka 34 persen merupakan capaian yang cukup baik daripada sejumlah daerah lain.
“Lombok Barat saya lihat bagus sekali pelaksanaan APBD daerahnya dan terkhusus untuk belanja pegawainya, paling rendah setahu saya,” ujar Bima Arya kepada NTBSatu, Selasa, 19 Mei 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas kekhawatiran sejumlah pihak, terkait tingginya porsi belanja pegawai di daerah. Sebab, berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat, idealnya belanja pegawai berada di kisaran maksimal 30 persen dari total APBD.
Meski begitu, Bima menilai, kondisi fiskal daerah tidak bisa hanya dari satu angka semata. Menurutnya, kemampuan kepala daerah dalam mengelola anggaran secara kreatif menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian fiskal.
“Ini semua tergantung kepala daerah, jadi butuh ruang kreativitas yang baik dari kepala daerah,” katanya.
Kekhawatiran Pemerintah Kabupaten Lobar
Sebelumnya, Anggota DPRD Lobar, Munawir Haris sempat mengingatkan potensi risiko fiskal apabila porsi belanja pegawai tidak segera pemerintah tekan. Ia menilai, kondisi tersebut bisa menjadi persoalan serius apabila tidak ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita dihadapkan pada situasi belanja pegawai 34 persen. Solusinya mau tidak mau PAD harus naik. Kalau tidak, akan ada opsi berat yang harus diambil,” ujar Haris beberapa waktu lalu.
Namun di tengah kekhawatiran itu, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2026, Lobar tercatat sebagai daerah dengan persentase belanja pegawai terendah di NTB.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lobar, I Agus Wirawan Sastra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir.
“Artinya kondisi fiskal kita berada di trek yang lebih baik dibanding daerah-daerah lain di NTB. Kita paling efisien,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Selain itu, Lobar juga tercatat menjadi daerah dengan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, yakni mencapai 38,69 persen dari APBD atau mendekati target mandatory spending 40 persen.
“Belum sampai 40 persen, tetapi kita tertinggi. Itu adalah upaya kita mengefisiensikan belanja pegawai, menggenjot pendapatan, lalu mengarahkannya ke belanja infrastruktur,” jelas Agus. (Zani)
