Lombok Barat (NTBSatu) – Di tengah tekanan fiskal daerah dan pemotongan anggaran di berbagai sektor, Pemkab Lombok Barat (Lobar), justru mendapat suntikan dana miliaran rupiah dari Kementerian Pertanian (Kementan). Suntikan dana tersebut diperuntukkan agar memperkuat infrastruktur pertanian. Khususnya sistem irigasi dan optimasi lahan pertanian.
Total anggaran yang akan dibawa masuk mencapai sekitar Rp7,56 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pengembangan jaringan irigasi perpompaan, jaringan irigasi teknis, dam parit, hingga program optimasi lahan (oplah) di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Barat.
Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Moh. Hakam mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemkab Lobar dengan Kementan melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi (BPLIP) NTB.
“Kegiatan yang diarahkan ke Lombok Barat melalui Kementerian Pertanian, kumulatifnya sejumlah Rp7,56 miliar. Ini infrastruktur semua,” ujarnya, Minggu, 10 Mei 2026.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut dibagi ke dalam empat kategori utama. Pertama, pembangunan jaringan irigasi dengan total 13 unit senilai sekitar Rp1,6 miliar. Kedua, program irigasi perpompaan yang nilainya mencapai sekitar Rp4,6 miliar. Selain itu, terdapat pembangunan dam parit sebanyak empat paket dengan nilai masing-masing sekitar Rp480 juta.
Genjot Program Oplah
Sementara program optimasi lahan atau oplah juga kembali dilanjutkan setelah dinilai berhasil meningkatkan produktivitas pertanian di sejumlah wilayah.
Menurut Hakam, salah satu contoh keberhasilan program oplah terlihat di Desa Banyu Urip. Wilayah yang sebelumnya hanya mampu melakukan satu kali musim tanam, kini mulai bisa menanam dua kali dalam setahun setelah sistem pengairannya diperbaiki.
“Yang tadinya itu hanya satu kali musim tanam, sekarang sudah menjadi dua kali musim tanam. Musim tanamnya juga bisa lebih maju melalui program oplah ini,” katanya.
Tahun ini, Lobar sebenarnya mendapat kuota oplah seluas 600 hektare. Namun setelah melalui proses verifikasi dari Kementerian Pertanian, baru 176 hektare yang dinyatakan lolos.
Sebanyak 111 hektare berada di Desa Banyu Urip sebagai lanjutan program sebelumnya, sedangkan sisanya sekitar 65 hektare berada di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
Hakam menjelaskan, tidak semua usulan bisa lolos. Karena program oplah memiliki syarat utama, berupa ketersediaan sumber air permukaan, seperti sungai atau mata air.
“Kalau oplah ini syarat utamanya harus ada sumber air permukaan. Kalau tidak ada, nanti bisa kita usulkan melalui program irigasi perpompaan karena itu menggunakan sumur bor,” jelasnya.
Ia menegaskan, meski nilai bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan pertanian di Lobar, namun capaian itu dinilai cukup positif di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah kita, Alhamdulillah kita masih bisa memperoleh program-program ini. Lumayanlah Rp7,5 miliar itu,” tutupnya. (*)
