Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, mulai menyalurkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Rp1 miliar per desa dan kelurahan.
Penyerahan DIPA kepada 119 desa dan 3 kelurahan ini, di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan dana transfer pusat hingga Rp350 miliar.
Program yang menjadi salah satu janji politik utama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) itu tetap dijalankan, meski kondisi keuangan daerah disebut tidak sedang baik-baik saja.
Penyerahan DIPA berlangsung di Aula Narmada Kantor Bupati Lombok Barat pada Rabu, 13 Mei 2026. Turut hadir jajaran DPRD, kepala OPD, camat hingga seluruh kepala desa se-Lombok Barat.
Bupati LAZ mengatakan, program ini sempat terancam akibat pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat. Namun, pemerintah daerah memutuskan tetap menjalankannya dengan skema penyesuaian.
“Ini adalah bentuk komitmen atas apa yang kita sampaikan dan janjikan agar dapat diwujudkan bersama-sama,” ujarnya, Rabu, 13 Mei 2026.
Meski membawa nama “Rp1 Miliar per Desa”, nominal yang masing-masing desa terima ternyata tidak sepenuhnya sama. Besaran anggaran menyesuaikan dengan proposal dan kebutuhan yang pemerintah desa ajukan.
“Tidak semua desa menerima satu miliar penuh. Ada beberapa desa yang menerima kurang dari satu miliar sesuai usulan program dari pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.
Program ini untuk mendukung pembangunan desa. Sekaligus, memperkuat agenda pengentasan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Lombok Barat.
Karena itu, LAZ meminta pemerintah desa lebih serius memperbarui data masyarakat. Terutama, warga kategori desil 1 dan desil 2 agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Kami butuh data desil 1 dan desil 2, agar kami fokus mengupayakan masyarakat bisa keluar dari zona tersebut,” katanya.
Selain itu, pembaruan data kependudukan warga juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan proses pencairan program bantuan. “Pemerintah desa harus terus mengupdate data warga,” tegasnya.
Pembangunan Berbasis Desa
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat, Mahnan menyebut, program tersebut merupakan bagian dari visi pembangunan berbasis desa.
“Program ini tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel,” terang Mahnan.
Karena itu, penyerahan DIPA kali ini juga dengan penandatanganan pakta integritas seluruh pemerintah desa. Tujuannya, untuk mendukung program strategis nasional maupun prioritas daerah.
Mahnan juga mengatakan, pemanfaatan potensi desa secara maksimal menjadi salah satu fokus utama agar anggaran tidak berhenti sebagai proyek administrasi semata, tetapi benar-benar memberi dampak pada masyarakat desa. (Zani)
