Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat memastikan, distribusi elpiji 3 kilogram di wilayah Kecamatan Gerung dalam kondisi aman. Namun di balik stabilitas pasokan tersebut, ditemukan perbedaan harga di tingkat pangkalan resmi dan pengecer di lapangan.
Temuan ini terungkap setelah Dinas Perdagangan Lombok Barat bersama tim Kecamatan Gerung, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi. Mulai dari agen, pangkalan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hasil sidak menunjukkan, harga di pangkalan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp18 ribu per tabung. Hal ini menandakan distribusi resmi berjalan sesuai aturan tanpa adanya pelanggaran harga di level tersebut.
Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, H. Moh. Adnan menegaskan, pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi riil di lapangan. “Jadi ini kami lagi turun tim dari Dinas Perdagangan dan dari tim Kecamatan Gerung terkait dengan bagaimana elpiji, khususnya di Kecamatan Gerung,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia memastikan, ketersediaan elpiji tidak mengalami gangguan di tingkat agen maupun pangkalan. “Berdasarkan pemantauan kami bersama ibu camat dan tim, ketersediaan baik di agen maupun pangkalan tidak ada kendala sebenarnya,” katanya.
Meski demikian, perbedaan harga mulai muncul ketika elpiji sampai ke tangan pengecer. Kenaikan harga ini disebut dipicu oleh tambahan biaya distribusi dari pangkalan ke pengecer.
“Memang di tingkat pengecer terjadi sedikit kenaikan dari HET yang Rp18 ribu itu karena mereka kadang-kadang diantar, katanya untuk biaya transport (transportasi) itu naiknya seribu,” ucapnya.
Dalam praktiknya, pangkalan menjual elpiji ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari HET, sehingga berdampak pada harga jual ke masyarakat.
“Misalnya, harganya Rp18 ribu mereka jual ke pengecer itu Rp19 ribu atau Rp20 ribu sehingga pengecer juga menyesuaikan harga yang diberikan dari pangkalan,” katanya.
Tingginya Permintaan Masyarakat
Selain faktor distribusi, tingginya permintaan masyarakat juga turut memengaruhi dinamika harga di lapangan. Kegiatan sosial seperti hajatan, pernikahan, hingga khitanan disebut menjadi pemicu meningkatnya konsumsi elpiji dalam waktu bersamaan.
“Kenapa elpiji agak langka karena banyak kegiatan masyarakat seperti yang pergi Haji, kawin, khitanan dan sebagainya,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil sidak juga memastikan, sektor usaha tertentu tidak menyalahgunakan elpiji subsidi. Dari pengecekan di sejumlah SPPG, tidak ditemukan penggunaan elpiji 3 kilogram.
“Kemudian tadi kita juga ke beberapa SPPG di sana tidak ada yang menggunakan melon, mereka menggunakan yang dua belas kilo karena langsung terhubung dengan jaringan dapurnya,” katanya.
Adnan menambahkan, salah satu penyebab variasi harga di tingkat pengecer adalah karena distribusi pada level tersebut tidak diatur secara ketat oleh Pertamina, berbeda dengan pangkalan yang memiliki ketentuan harga resmi.
“Sementara ke pengecer ini tidak diatur dari Pertamina baik jumlah maupun harga, berbeda dengan pangkalan yang sudah ditetapkan Rp18 ribu,” ucapnya.
Meski ada perbedaan harga di lapangan, pemerintah memastikan secara umum kondisi elpiji di Lombok Barat tetap aman dan terkendali. “Jadi alhamdulillah Kecamatan Gerung sebenarnya tidak ada kelangkaan terkait elpiji tiga kilogram,” tutupnya. (Zani)
