Sumbawa Besar (NTBSatu) – Tren kasus stunting di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kini memperkuat strategi penanganan.
Salah satu caranya memfokuskan program intervensi pada wilayah-wilayah prioritas atau lokus stunting. Tujuannya, agar target penurunan prevalensi stunting sebesar 21 persen pada 2026 dapat tercapai.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi mengatakan, data Aksi Bangda 2026 menunjukkan adanya penurunan kasus stunting pada sejumlah wilayah yang selama ini menjadi lokus penanganan.
“Berdasarkan data yang kami miliki, tren kasus stunting di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa kecamatan rencananya tidak lagi masuk dalam kategori lokus stunting pada tahun 2027,” ujar Rusmayadi, Senin 15 Juni 2026.
Menurut Rusmayadi, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang telah pemerintah daerah lakukan melalui sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing.
”Pemerintah daerah terus melakukan intervensi dari berbagai sektor. Penanganan stunting tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sanitasi, akses air bersih, edukasi keluarga, hingga pola pengasuhan anak,” katanya.
Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melakukan pembangunan sarana sanitasi dan akses air bersih di sejumlah wilayah. Sementara DP2KBP3A fokus pada edukasi masyarakat terkait pola asuh, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting sejak dini.
”Intervensi harus menyasar akar persoalan. Karena stunting bukan hanya soal kekurangan gizi. Namun berkaitan dengan sanitasi, perilaku hidup sehat, dan kondisi sosial ekonomi keluarga,” jelasnya.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan terus melakukan pemeriksaan, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan kepada ibu hamil dan balita yang masuk kategori berisiko.
Perlu Kolaborasi
Rusmayadi menegaskan, Pemkab Sumbawa tidak membebankan penanganan stunting kepada satu instansi saja. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
”Stunting merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, penanganannya harus bersama-sama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting agar menyusun program kerja berdasarkan kesepakatan awal. Sehingga intervensi stunting lebih terarah dan tepat sasaran.
”Kami berharap setiap OPD merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan di wilayah lokus. Dengan begitu, program yang mereka jalankan akan lebih efektif dan hasilnya dapat terukur,” ucapnya.
Pemkab Sumbawa sendiri menargetkan prevalensi stunting terus menurun pada tahun 2026. Selain memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan koordinasi antarinstansi. Tujuannya, agar penanganan stunting dapat secara terpadu mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Penurunan kasus yang mulai terlihat saat ini menjadi sinyal positif. Namun pemerintah mengingatkan bahwa tantangan masih cukup besar, terutama dalam memastikan seluruh keluarga berisiko mendapatkan akses layanan kesehatan, sanitasi yang layak, serta edukasi yang memadai guna mencegah munculnya kasus stunting baru. (Marwah)
