Kota Bima (NTBSatu) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima kembali merencanakan program bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Seperti tahun sebelumnya, Baznas menargetkan membedah minimal dua puluh unit warga kurang mampu di tahun ini.
Ketua Baznas Kota Bima, Abdul Latif mengaskan, seluruh pembiayaan program ini tidak menggunakan dana proyek pemerintah, melainkan murni dari dana zakat yang dikelola secara transparan.
“Ini bukan dana proyek. Ini murni dari dana zakat yang kami kelola di Baznas,” ujarnya pada NTBSatu, Senin, 15 Juni 2026.
Abdul Latif menyampaikan, Baznas berkomitmen penuh menjaga akuntabilitas publik. Pihaknya memastikan, tidak ada dana umat yang mengendap lama.
“Berapa yang masuk pada bulan itu, harus langsung kita salurkan. Agar kerja kami sesuai dengan prinsip Baznas, yaitu aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI,” tuturnya.
Pada periode sebelumnya, Baznas telah merampungkan dua puluh unit rumah layak huni yang tersebar di Kelurahan Santi dan Kelurahan Sadia. Untuk menentukan penerima manfaat berikutnya, Baznas akan menerjunkan tim, guna melakukan survei kelayakan secara ketat di kelurahan-kelurahan lain.
“Agar manfaatnya sampai, kami survei dulu keadaannya. Layak atau tidak layaknya, nanti tim survei yang akan menilai,” jelasnya.
Selain dana zakat rutin, program RLH Baznas Kota Bima juga mendapat dukungan dari pihak eksternal, seperti Bank NTB. Tak hanya itu, program ini juga terbantu oleh dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Kemarin ada bantuan pokir dari DPR RI. Kita tempatkan di Kelurahan Melayu dan Tanjung,” ungkapnya
Ia berharap, sinergi melalui dana pokir ini bisa terus berlanjut. Pasalnya, penyaluran lewat Baznas dinilai lebih responsif, transparan, dan bebas dari kepentingan komersial.
“Sungguh luar biasa kalau Pokir selalu diberikan ke masyarakat lewat Baznas. Regulasi dan tanggapannya insyaAllah cepat. Kami lakukan transparansi, tidak ada mencari untung,” pungkasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Baznas Kota Bima rutin mengirimkan laporan resmi ke Baznas Pusat serta Pemerintah Daerah. (*)
