Kota Bima (NTBSatu) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima terus bergerak aktif melakukan terobosan untuk menekan potensi pelanggaran pada Pemilu 2029 mendatang.
Menghadapi keterbatasan anggaran lewat kebijakan efisiensi dari pemerintah, Bawaslu Kota Bima memilih strategi jemput bola dengan gencar mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dini kepada para pemilih pemula.
Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina menilai, langkah ini sangat strategis mengingat para pelajar tingkat menengah merupakan calon pemegang hak suara baru yang sangat potensial.
Sejauh ini, Bawaslu Kota Bima telah berhasil menyisir lima sekolah untuk melaksanakan sosialisasi kedewasaan berdemokrasi.
Atin menjelaskan, penyisiran ke tingkat sekolah berguna untuk memberikan pemahaman sejak dini. Bahkan bagi mereka yang belum memasuki usia memilih pada tahun ini.
Penentuan target ini berdasar pada kalkulasi matematis usia para pelajar saat berlangsunya pesta demokrasi di tahun 2029 nanti.
“Kami menyasar kelas 3 SMP karena berdasarkan hitungan usia, di Pemilu 2029 nanti mereka akan menjadi pemilih pertama. Sedangkan untuk tingkat SMA, mereka akan menjadi pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya untuk pertama kali,” ujarnya Rabu, 8 Juli 2026.
Ia menambahkan, edukasi di lingkungan sekolah jauh lebih efektif dan efisien dari segi pengorganisasian kelompok sasaran.
Penyesuaian Kerja Akibat Efisiensi Anggaran
Pola jemput bola ini merupakan bentuk penyesuaian kerja yang cerdas di tengah pengetatan anggaran negara.
Daripada membuat acara besar yang mengundang massa dan memakan biaya tinggi. Bawaslu Kota Bima memilih untuk mendatangi langsung subjek sasaran di ruang kelas mereka.
Langkah taktis ini terbukti mampu memangkas kebutuhan anggaran logistik secara signifikan tanpa mengurangi esensi dari nilai edukasi.
“Di sana lebih mudah bagi kami untuk berkoordinir. Dan langkah ini juga berkaitan erat dengan efisiensi anggaran. Kami mendatangi langsung subjek sasaran kami, jadi tidak perlu mengundang lagi yang mengharuskan kami menyiapkan anggaran khusus,” tambahnya.
Melalui langkah ini, para siswa tidak hanya belajar mengenai kelembagaan Bawaslu. Tetapi juga dibekali pemahaman untuk menolak segala bentuk praktik politik uang (money politics). Serta pentingnya menjaga netralitas ASN di lingkungan sekitar mereka. (*)
